Media Kampung – Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen SU, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dengan penetapan ini, SU menjadi tersangka keempat dalam perkara tersebut.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan SU.

Menurut Suhermanto, peran SU dalam perkara ini terkait posisinya sebagai dewan pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. SU disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.

Suhermanto juga menjelaskan bahwa dua tersangka lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, disebut harus meminta izin kepada SU sebelum melakukan provisioning atau penyadapan. Dalam keterangan penyidik, izin dari SU menjadi bagian dari alur yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Selain itu, polisi mengungkap adanya dugaan permintaan penghapusan hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Menurut Suhermanto, Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan, dan permintaan itu kemudian disetujui.

Dalam pernyataan yang sama, polisi menyebut SU diduga memberikan persetujuan untuk menghapus file hasil penyadapan yang selama ini tersimpan. Namun, informasi tersebut tetap merupakan bagian dari temuan penyidik yang disampaikan kepada publik, bukan putusan pengadilan.

Berbeda dengan tersangka lainnya yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Irjen SU tidak ditahan. Suhermanto mengatakan SU saat ini tengah menjalani perawatan karena sakit stroke.

Kasus ini menambah sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas penyadapan. Hingga kini, proses penyidikan masih berjalan dan Polri belum menyampaikan keterangan lebih jauh terkait perkembangan lanjutan perkara tersebut.