Media Kampung – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir menyikapi kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyeret tiga mantan petinggi Polri. Ia menegaskan bahwa dugaan tindakan itu diduga dilakukan oleh oknum tertentu dan tidak mencerminkan keseluruhan institusi kepolisian.
Prasetyo juga mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal selama proses hukum berlangsung.
“Sehingga kami sampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan oleh tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” kata Prasetyo Hadi.
Dalam penjelasannya, Prasetyo menekankan bahwa aktivitas penyadapan telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak mengaitkan kasus ini dengan kinerja seluruh jajaran kepolisian. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan pelayanan publik tetap optimal meski ada perkara yang sedang diproses.
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Berdasarkan informasi perkara, ketiganya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan yang disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Dalam laporan yang beredar, Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Dugaan tersebut juga disebut menyasar sejumlah tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha. Namun, informasi itu tetap merupakan bagian dari materi perkara yang disampaikan dalam laporan awal dan masih berada dalam proses hukum.
Masih berdasarkan informasi perkara, para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026. Hingga kini, keterangan yang tersedia belum menjelaskan secara rinci perkembangan lanjutan dari proses penyidikan maupun posisi para pihak yang disebut dalam perkara tersebut.














