Media Kampung – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), termasuk aparatur sipil negara di lingkungan kepolisian. Kebijakan ini disebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri yang berlaku sejak 30 Oktober 2026.

Larangan tersebut berlaku menyeluruh di seluruh jajaran, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Aturan ini juga disebut mengikat anggota kepolisian dan ASN Polri, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Alasan larangan vape di lingkungan Polri

Menurut keterangan yang dikutip sumber, kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika yang dapat disamarkan melalui perangkat vape. Polri menilai bentuk peredaran narkoba kini tidak hanya terjadi dalam bentuk konvensional, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk cairan atau liquid yang dimasukkan ke dalam cartridge vape.

Dalam penjelasan tersebut, perangkat vape umumnya terdiri dari tiga komponen utama, yakni device, cartridge, dan liquid. Cairan di dalam cartridge disebut sulit dibedakan secara kasatmata antara liquid biasa dan cairan yang mengandung zat berbahaya.

Etomidate dan penguatan pencegahan internal

Sumber juga menyebut salah satu pertimbangan terbitnya aturan ini adalah munculnya kasus penyalahgunaan vape yang dicampur Etomidate. Berdasarkan informasi yang dirujuk dalam sumber, Etomidate telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Dengan kebijakan ini, Polri disebut ingin memperkuat pencegahan dari dalam institusi agar tidak ada ruang bagi penyusupan narkotika cair di tubuh kepolisian. Langkah tersebut diposisikan sebagai bagian dari komitmen internal dalam mendukung perang melawan narkoba.

Berlaku untuk seluruh jajaran kepolisian

Aturan larangan vape ini berlaku untuk seluruh anggota Polri dan ASN Polri di semua tingkat organisasi. Sumber menyebut, personel yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kebijakan tersebut, Polri berharap lingkungan kerja menjadi lebih disiplin, profesional, dan berintegritas. Aturan ini juga diproyeksikan menjadi contoh pencegahan internal yang dapat diterapkan oleh institusi lain.