Media Kampung, Cilegon – Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menanggapi desakan para ketua RT dan RW terkait realisasi janji politik kenaikan honorarium. Ia menegaskan bahwa janji kepada masyarakat harus dipenuhi dan meminta persoalan teknis pelaksanaannya ditanyakan langsung kepada Wali Kota Cilegon Robinsar serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Fajar mengatakan dirinya menghormati aspirasi para pengurus RT dan RW yang terus menagih janji kenaikan honorarium hingga Rp2 juta per bulan. Namun, ia mengaku tidak berada dalam posisi untuk memastikan langsung kapan kebijakan itu bisa dijalankan.

“Coba ditanyakan ke Wali Kota ya, dan juga TAPD, bagaimana prosesnya,” ujar Fajar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (2112026).

Menurut Fajar, tuntutan para ketua RT dan RW merupakan hal yang wajar karena berkaitan dengan janji kampanye yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat. Ia menilai janji tersebut seharusnya direalisasikan dan tidak diabaikan.

“Harus direalisasikan dong. Itu wajib dong. Kalau enggak dipenuhi, itu namanya kita ingkar,” tegasnya.

Fajar juga menyinggung rencana kenaikan honorarium RT dan RW sebesar 15 persen setiap tahun. Ia menyebut informasi itu perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait proses penganggaran dan ketersediaan dana.

Soal kemungkinan pembayaran rapel jika kenaikan baru diterapkan belakangan, Fajar kembali meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada TAPD. “Coba tanya tim TAPD, ada atau enggak anggarannya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban RTRW Kota Cilegon Eka Wandoro Dahlan menyampaikan bahwa honorarium ketua RT dan RW saat ini masih sebesar Rp1 juta per bulan. Menurut dia, ada janji kenaikan bertahap hingga Rp2 juta pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Eka mengatakan hingga lebih dari dua tahun pemerintahan berjalan, pihaknya belum melihat kepastian mengenai realisasi kenaikan honorarium tersebut. Kondisi itu, kata dia, membuat para pengurus RT dan RW kesulitan menjawab pertanyaan warga soal janji yang pernah disampaikan.

Ia juga menyoroti pola pembayaran honorarium yang disebut tidak lagi serentak seperti sebelumnya. Jika dulu pembayaran dilakukan setiap tanggal 5 dan paling lambat tanggal 7 setiap bulan, belakangan pencairannya disebut berlangsung bergiliran di sejumlah kelurahan.

Menurut Eka, perubahan itu menimbulkan ketidakpastian bagi para pengurus RT dan RW yang menjalankan tugas pelayanan di lingkungan masing-masing.