Media Kampung, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Mabes Polri mengklarifikasi sekaligus mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Permintaan itu disampaikan Nasir setelah menerima masukan dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Ia menegaskan, penegakan hukum tetap harus berjalan tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan prosedur dan prinsip kemanusiaan, terlebih ketika aparat bertugas di lingkungan pendidikan keagamaan yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Nasir menyebut masyarakat memiliki harapan besar kepada Kapolri Jenderal Suyudi agar Polri mengedepankan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Menurut dia, hal itu penting agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus terjaga, terutama dalam penanganan perkara yang sensitif di lingkungan pesantren.

Dalam keterangannya, Nasir juga menyoroti tindakan aparat yang menurut laporan pengelola pesantren diduga memicu ketakutan di kalangan santriwati dan pengasuh. Surat keterangan resmi pengelola Ponpes Hamalatul Qur’an tertanggal 29 Oktober menyebut adanya pendobrakan pintu, penggunaan senjata laras panjang, serta penyitaan sejumlah barang pribadi dan inventaris pesantren.

Pengelola pesantren juga menyampaikan bahwa sejumlah santriwati dan ustazah sempat dibawa untuk menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya dipulangkan setelah proses tersebut selesai. Nasir menilai seluruh tindakan kepolisian, termasuk penggeledahan, pemeriksaan, dan penyitaan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia menekankan, Kapolri selama ini selalu mengingatkan jajarannya agar penegakan hukum dilakukan secara terukur. Karena itu, kata Nasir, aparat perlu memastikan prosedur tetap dijalankan dengan benar, terutama ketika berhadapan dengan perempuan dan anak-anak di bawah umur.