Media Kampung, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan kesempatan berkarier di pemerintahan, hingga pelayanan publik yang inklusif. Upaya tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam proses verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG periode 2024-2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat, 30 Oktober 2026.

Verifikasi digelar dalam rangka penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 secara daring di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, Banyuwangi masuk kategori Utama pada tahun ini, meningkat dua tingkat dibandingkan capaian tahun 2021 yang berada pada kategori Madya.

Menurut Ipuk, kebijakan PUG dirancang agar perempuan dan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, akses, serta manfaat pembangunan secara adil. “Pemkab mendukung pelaksanaan PUG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan serta monitoring,” katanya.

Proses verifikasi dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan forkopimda, organisasi perempuan, pengusaha perempuan, media, perwakilan perguruan tinggi, serta para kepala desa perempuan. Tim panelis dari KemenPPPA melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, dan pelaksanaan kebijakan PUG di Banyuwangi.

Penghargaan Parahita Ekapraya 2026 memiliki lima kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor. Capaian Banyuwangi pada kategori Utama tahun ini menjadi peningkatan dibandingkan posisi Madya pada 2021.

Salah satu wujud nyata pembangunan responsif gender di Banyuwangi adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama perempuan kepala keluarga yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga. Sejak 2021, Pemkab telah menyalurkan bantuan alat usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga dengan total anggaran mencapai Rp11,41 miliar melalui program Kanggo Riko.

“Kami juga memberikan bantuan premi BPJS, pelatihan usaha, hingga menggerakkan ribuan ASN untuk berbelanja ke pasar tradisional setiap bulannya sebagai upaya mendongkrak pendapatan mereka,” ujar Ipuk.

Di lingkungan pemerintahan, Pemkab terus membuka ruang bagi perempuan, termasuk menempati posisi strategis dalam birokrasi. Data menunjukkan pejabat perempuan menempati sekitar 12 persen posisi eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV.

Pemkab juga menghadirkan layanan jemput bola kependudukan, di antaranya program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun). Selain itu, Pemkab mengupayakan penerbitan identitas kependudukan bagi warga miskin yang terdata melalui layanan tersebut.