Media Kampung – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau untuk menyasar pihak tertentu.
Dalam proses penyusunan aturan itu, Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menghadirkan 86 narasumber untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.
Sahroni menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Menurut dia, sejumlah masukan yang diterima sejauh ini memiliki benang merah yang sama, yakni perlunya memastikan RUU Perampasan Aset tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Sudah 86 narasumber yang hadir. Prinsip dari apa yang disampaikan tiga narasumber tadi, sepertinya tidak jauh beda dengan yang kemarin-kemarin bahwa yang utama adalah jangan sampai RUU Perampasan Aset ini dijadikan sebagai alat kekuasaan atau target,” ujar Sahroni.
Ia juga menekankan pentingnya rancangan mekanisme perampasan aset yang mampu menelusuri aset hasil tindak pidana sejak awal proses penegakan hukum. Menurut Sahroni, pendekatan tersebut dibutuhkan agar tidak ada aset yang tertinggal ketika perkara sudah diproses.
“Dan kita nggak mau ini disalahgunakan. Makanya tadi ada beberapa yang paling disampaikan Pak Amin tadi, ada tindak pidana korupsi yang sudah disidik, yang sudah disidangkan, tapi masih ada tersisa,” katanya.
Selain itu, Sahroni menyoroti soal kewenangan dalam penghitungan kerugian negara. Ia menyebut pembahasan RUU perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit.
“Dan perhitungan kerugian negara diberikan kepada lembaga, lembaga yang diputuskan oleh terakhir oleh MK, bahwa lembaga yang berwenang mengaudit adalah BPK RI,” tegasnya.
Politisi NasDem itu juga menyinggung perbedaan angka kerugian negara yang kerap muncul pada tahap awal penyidikan dibandingkan dengan temuan dalam persidangan. Menurut dia, hal tersebut perlu dicermati agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda terkait besaran kerugian negara dalam perkara tindak pidana.














