Media Kampung, Bondowoso – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong santri tidak hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara (ASN), legislatif maupun profesi lainnya, tetapi juga mampu menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disampaikan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Riza Damanik, saat menghadiri kegiatan Jalan Kaki Bondowoso-Dadapan (Jaka Sopan) 2026 di Pondok Pesantren Al-Islah, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Minggu 4 Oktober 2026.
Riza mengatakan, peran pesantren dan santri memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran tersebut, menurutnya, juga perlu diperkuat dalam bidang ekonomi melalui lahirnya lebih banyak pengusaha dari kalangan santri atau santripreneur. “Pesan Pak Menteri, tentunya para santri tidak hanya bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil, tidak hanya ingin bercita-cita menjadi legislatif, tidak hanya bercita-cita menjadi yudikatif, tapi juga penting untuk mengisi gap terkait dengan wirausaha, penting untuk menjadi pengusaha-pengusaha,” kata Riza.
Ia menilai kegiatan Jaka Sopan 2026 menjadi ruang pembelajaran bagi santri untuk mengenal praktik ekonomi secara langsung di tengah masyarakat. Selain memperkuat kecintaan terhadap tanah air, kegiatan tersebut juga dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Riza menyebut, sekitar 45 ribu masyarakat mengikuti jalan sehat dari Bondowoso menuju Desa Dadapan dengan jarak sekitar 5 hingga 7 kilometer. Sepanjang rute tersebut, masyarakat juga dapat menemukan aktivitas pelaku UMKM yang turut memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.
“Ini exercise buat mereka, mereka tidak lagi hanya teorinya yang mereka ketahui, tapi bagaimana praktik ekonomi itu di tengah masyarakat, karena nantinya santri-santri ini tentu akan turun ke masyarakat, terjun ke masyarakat,” ujarnya. Menurut Riza, pesan untuk menjadi “tangan di atas” juga dapat diterjemahkan dalam konteks ekonomi sebagai dorongan agar santri mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan. Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan peningkatan rasio kewirausahaan agar dapat menuju negara maju. Saat ini rasio kewirausahaan nasional berada di kisaran 3,29 persen, sementara pemerintah menargetkan peningkatan rasio tersebut pada 2029.
“Kalau kita terjemahkan dalam konteks hari ini, tentu menciptakan lapangan pekerjaan lebih bagus daripada mencari-cari lapangan pekerjaan,” tuturnya. Untuk mendorong peningkatan jumlah wirausaha, pemerintah menjalankan sejumlah strategi, salah satunya melalui pendidikan kewirausahaan sejak dini. Selain itu, Kementerian UMKM menjadi pengampu program Prokesra Produktif yang merupakan salah satu dari delapan program kerja prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan untuk mengonsolidasikan dan memudahkan akses berbagai program kewirausahaan serta pemberdayaan UMKM yang tersebar di 18 kementerian/lembaga.
