Media Kampung, Denpasar – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan hadir dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar, Syarief Abdullah Alkadrie, pada 2 Oktober 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa anggaran pusat untuk Provinsi Bali cukup besar meskipun ada pergeseran skema pembiayaan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN). “Banyak anggaran transfer yang sekarang itu melalui program-program yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” ujarnya.
Bupati Kembang Hartawan menyatakan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk merespons keresahan masyarakat, terutama pengguna jalan yang terdampak kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk. “Memang sampai saat ini masyarakat resah, terutama pengguna truk yang telah berdemo, menginginkan solusi konkret terhadap penyeberangan Ketapang-Gilimanuk,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas dermaga yang sedang berlangsung adalah langkah awal dalam penanganan kemacetan ini. Pemkab Jembrana berharap ada kebijakan strategis jangka panjang dari pusat mengingat tingginya volume kendaraan di masa mendatang, terutama setelah tersambungnya akses jalan tol.
“Kalau hanya peningkatan kapasitas dermaga, itu mungkin solusi jangka pendek. Harapannya ada penambahan pelabuhan baru karena meningkatnya pengguna kendaraan dengan tol yang sudah mulai mendekat,” pungkasnya.
