Media Kampung, Jawa Tengah – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama berbagai pihak telah menyalurkan total 75,4 juta liter air bersih untuk membantu mengatasi kekeringan yang melanda 33 kabupaten/kota selama musim kemarau 2026. Distribusi bantuan ini berlangsung dari 5 Juni hingga 28 September 2026, dan menjangkau lebih dari 1,5 juta kepala keluarga di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Upaya Penanganan Kekeringan Terpadu
Bantuan air bersih tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain dana APBD Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 36,4 juta liter, APBN sebanyak 259 ribu liter, serta CSR perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebesar 38,7 juta liter. Beberapa kabupaten dengan distribusi tertinggi meliputi Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan kekeringan melibatkan koordinasi antara BPBD, PMI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta aparat TNI dan Polri guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada sektor pertanian untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan di tengah kondisi kekeringan.
Perlindungan untuk Sektor Pertanian
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah bersama bupati/wali kota dan TNI melakukan pemetaan kebutuhan air bagi petani. Upaya ini mencakup intervensi untuk sawah tadah hujan maupun sawah irigasi melalui sumurisasi dan pipanisasi. Pemerintah berharap dengan langkah ini target produksi padi dan komoditas pangan lainnya dapat tercapai meskipun menghadapi tekanan kekeringan.
Selain itu, percepatan pembangunan dan perkuatan tanggul serta bendungan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas penampungan air hujan. Asuransi gagal panen telah disiapkan sebagai antisipasi risiko bagi para petani.
Imbauan dan Antisipasi Lanjutan
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan bijak dalam penggunaan air bersih selama musim kemarau. Pemerintah provinsi juga siap melakukan modifikasi cuaca melalui BNPB apabila kondisi kekeringan semakin memburuk.
Langkah-langkah terpadu ini diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Tengah, menjaga kelangsungan hidup dan ketahanan pangan di wilayah yang terdampak.
Tinggalkan Balasan