Spam Komentar Judol Meningkat, Pengamat: Platform Wajib Patuhi Hukum Indonesia

Jakarta – Pengamat Keamanan Siber Soroti Spam Komentar Judol

Media Kampung – Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, menilai platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikannya merespons maraknya spam komentar promosi judi online (judol) di berbagai platform digital.

Menurut Alfons, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dapat melakukan penekanan terhadap seluruh platform digital. Sebab, dengan beroperasinya platform digital di Indonesia, seluruh peraturannya harus ditaati, termasuk larangan judol.

Poligami Tanpa Izin Istri: Legalitas dalam Islam dan Hukum Indonesia

H Hukum & Kriminal

79 hari

Platform Digital Wajib Patuhi Aturan Hukum Indonesia

“Kemkomdigi dapat menekan platform media sosial untuk proaktif, karena mereka telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berbisnis di Indonesia. Sebagai PSE, mereka wajib mengikuti aturan hukum di Indonesia, yang melarang aktivitas perjudian serta promosinya,” kata Alfons dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Alfons menuturkan bahwa maraknya promosi judol di kolom komentar justru menunjukkan ruang gerak pelaku yang semakin sempit. Hal ini karena pemerintah telah melakukan pengawasan ketat di berbagai lini digital.

Upaya Pemerintah dalam Memberantas Judol

Dari pengawasan itu, Alfons menyebut bahwa Kemkomdigi telah menindak jutaan konten judol di ruang digital. Bahkan, pemerintah melalui Kemkomdigi juga telah memutus rantai jaringan judol di Indonesia.

Hukum Indonesia di Persimpangan Algoritma dan Keadilan Publik

H Hukum & Kriminal

87 hari

“Pemberantasan tidak cukup hanya menghapus konten. Jaringan pelakunya juga harus diputus,” ujarnya.

Selain penindakan tersebut, Alfons mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberantas judol. Hal ini dapat dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi bersama OJK dan PPATK ditujukan untuk melacak aliran dana jaringan judi online. Sementara dalam penegakan hukum, Kemkomdigi dapat memperkuat sinergitas bersama Polri.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemberantasan judi online di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Menanti Kepastian Hukum untuk Fitofarmaka Indonesia: Peluang dan Tantangan Menuju Kemandirian Obat Alami

H Hukum & Kriminal

33 hari

Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.