Media Kampung – 02 April 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa sistem perpajakan Coretax kembali mengalami gangguan meski sebelumnya dinyatakan stabil.
Ia menyatakan adanya intervensi internal yang mengembalikan vendor lama yang sebelumnya diberhentikan karena kinerja buruk.
Penjelasan tersebut menyoroti masalah yang lebih dalam, yaitu ketergantungan negara pada pihak eksternal dan individu tertentu dalam pengelolaan sistem digital.
Meskipun anggaran dan infrastruktur telah disiapkan, kontrol operasional dapat beralih di luar institusi.
Fenomena ini muncul dalam dua bentuk utama: vendor lock‑in, dimana satu penyedia teknologi menguasai seluruh arsitektur, dan internal lock‑in, dimana pengetahuan teknis terbatas pada segelintir pegawai.
Kedua kondisi menyulitkan penggantian atau modifikasi sistem tanpa melibatkan pihak yang sama.
Pada kasus Coretax, kontrak formal dengan vendor lama telah berakhir, namun sistem tetap tidak dapat berfungsi tanpa dukungan mereka.
Hal ini memperlihatkan bahwa pemutusan kontrak tidak otomatis mengembalikan kedaulatan teknis negara.
Sementara itu, internal lock‑in tercermin dari kurangnya dokumentasi lengkap dan proses transfer pengetahuan yang tidak memadai.
Ketika staf kunci meninggalkan lembaga, pemahaman tentang kode sumber dan konfigurasi sistem menjadi terfragmentasi.
Ahli infrastruktur digital Laura DeNardis menegaskan bahwa kekuasaan dalam sistem TI tidak hanya ditentukan regulasi, melainkan siapa yang mengendalikan arsitektur.
Tanpa penguasaan atas desain teknis, keputusan strategis tetap berada di tangan penyedia atau individu tertentu.
Pendekatan tradisional birokrasi yang berfokus pada peluncuran proyek juga memperparah situasi.
Sistem dibangun, layanan dioperasikan, namun fondasi teknis tetap rapuh karena tidak ada mekanisme jangka panjang untuk mengelola dan mengamankan kontrol.
Penelitian oleh Mariana Mazzucato dan Rainer Kattel (2020) menyoroti risiko fragmentasi digital pemerintah ketika outsourcing bersifat jangka pendek.
Ketergantungan pada vendor mengurangi kapasitas internal negara untuk mengembangkan, memelihara, dan mengamankan sistemnya sendiri.
Untuk mengatasi lock‑in, konsep open governance diusulkan sebagai alternatif.
Berbeda dengan open source yang hanya membuka kode, open governance menekankan standar interoperabilitas, kontrol data, dan arsitektur yang tetap berada di tangan pemerintah.
Implementasi open governance memerlukan mekanisme quality assurance yang ketat, serta kebijakan yang memastikan akses ke dokumentasi teknis bagi semua pihak terkait.
Dengan demikian, negara dapat mengurangi risiko monopolistik teknis tanpa mengorbankan keamanan.
Ide “government as a platform” menempatkan negara sebagai penyedia infrastruktur digital dasar, seperti identitas digital dan pertukaran data, yang dapat dipakai oleh berbagai layanan publik maupun swasta.
Namun, platform tersebut hanya efektif bila arsitekturnya dikuasai penuh oleh lembaga negara.
Kasus Coretax menggambarkan kegagalan dalam mewujudkan platform tersebut; kontrol beralih ke vendor dan individu internal, membuat respons pemerintah menjadi reaktif bukan proaktif.
Hal ini menimbulkan kerentanan operasional dan menurunkan kepercayaan publik.
Pemerintah telah merancang kerangka SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Rencana Induk Pemerintahan Digital 2025‑2045 untuk mengintegrasikan layanan secara terpadu.
Namun, pelaksanaan masih terjebak pada pola proyek terpisah yang tidak menyelesaikan ketergantungan struktural.
Analisis ini menegaskan bahwa masalah teknis Coretax bukan sekadar bug, melainkan gejala kelemahan struktural dalam tata kelola digital.
Penguatan kapasitas internal, transparansi arsitektur, serta regulasi yang mengatur vendor menjadi langkah esensial.
Pemerintah diharapkan memperkuat mekanisme audit teknis, memperluas pelatihan bagi staf TI, dan meninjau kembali klausul kontrak untuk menghindari lock‑in di masa depan.
Upaya tersebut dapat memulihkan kedaulatan digital negara.
Secara keseluruhan, ketergantungan pada vendor dan individu internal mengancam kemampuan negara mengendalikan sistem digitalnya sendiri.
Mengatasi lock‑in menjadi prasyarat bagi transformasi digital yang berkelanjutan dan berdaulat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan