Media Kampung – 05 April 2026 | Sebuah video resmi yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyoroti bahwa industri penunjang belum siap, sehingga berpotensi menjadi penghambat utama dalam rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya‑geothermal (PLTS‑Geothermal) sebagai bagian dari strategi bauran energi bersih.
Keterbatasan produksi komponen kritis, kurangnya fasilitas uji coba berskala nasional, serta jaringan logistik yang belum terintegrasi secara memadai menjadi faktor utama yang memperlambat percepatan proyek tersebut.
PLTS‑Geothermal merupakan sistem hybrid yang menggabungkan panel surya fotovoltaik dengan panas bumi, sehingga dapat menghasilkan listrik secara terus‑menerus baik pada siang hari maupun malam serta mengoptimalkan penggunaan lahan panas bumi yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal.
Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang nasional hingga 5 gigawatt pada akhir dekade ini, sekaligus menurunkan emisi karbon sebesar 15 juta ton per tahun menurut proyeksi kementerian.
Saat ini, rantai pasokan komponen utama seperti inverter, modul PV, serta peralatan kontrol termal masih sangat tergantung pada impor, sehingga menimbulkan risiko keterlambatan pengiriman dan fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada biaya keseluruhan proyek.
Selain itu, tenaga kerja terampil dalam instalasi sistem hybrid masih terbatas, karena kurikulum pendidikan vokasi belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan teknis yang spesifik untuk integrasi energi surya dan geothermal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan dalam konferensi pers bahwa ‘kesiapan industri penunjang adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan ambisi PLTS‑Geothermal, dan pemerintah akan mempercepat regulasi serta memberikan insentif fiskal bagi produsen lokal.’
Ia menambahkan bahwa kementerian telah membentuk tim lintas sektoral untuk melakukan audit kesiapan pabrik serta menyusun roadmap peningkatan kapasitas produksi dalam tiga tahun ke depan.
Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan paket stimulus berupa pembebasan bea masuk untuk bahan baku kritis, subsidi bunga kredit bagi perusahaan yang berinvestasi dalam fasilitas manufaktur domestik, dan program pelatihan intensif yang melibatkan perguruan tinggi serta lembaga sertifikasi internasional.
Program tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya investasi rata‑rata sebesar 12 persen, sekaligus menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan selama lima tahun ke depan.
Namun, sejumlah investor domestik dan asing menunjukkan sikap hati‑hati, mengingat ketidakpastian regulasi serta risiko terkait ketersediaan komponen lokal yang masih dipertanyakan.
Beberapa perusahaan energi besar telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah untuk bersama‑sama mengembangkan fasilitas produksi inverter yang disesuaikan dengan karakteristik suhu tinggi pada instalasi geothermal.
Negara‑negara seperti Islandia dan Kenya yang telah mengintegrasikan energi panas bumi dengan sumber terbarukan lain berhasil meningkatkan stabilitas grid serta menurunkan biaya listrik rata‑rata, menjadi contoh yang diharapkan dapat diadaptasi oleh Indonesia.
Jika tantangan industri penunjang dapat diatasi, PLTS‑Geothermal berpotensi menambah pasokan listrik sebesar 8.000 megawatt pada 2030, memperkuat kemandirian energi nasional, dan mendukung pencapaian target net‑zero emissions yang telah ditetapkan pemerintah.
Secara keseluruhan, meskipun industri penunjang masih berada pada tahap awal, langkah kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis memberikan harapan bahwa hambatan saat ini dapat diubah menjadi peluang pertumbuhan ekonomi hijau.
Kondisi ini menandai titik penting bagi Indonesia dalam mempercepat transisi energi, sekaligus menegaskan perlunya dukungan berkelanjutan bagi seluruh ekosistem rantai nilai PLTS‑Geothermal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan