Media Kampung – 08 April 2026 | Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menegaskan pada Selasa 7 April 2026 komitmen organisasi dalam menolak segala bentuk kezaliman setelah menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Pertemuan berlangsung di Kantor Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta dan menandai kesepakatan bersama antara kedua pihak.
Dalam pertemuan itu, Syafiq menekankan bahwa Muhammadiyah bertekad memperjuangkan keadilan, menolak penjajahan, serta melawan penindasan dalam segala bentuknya. Ia menambahkan bahwa perjuangan tersebut selaras dengan nilai‑nilai Islam yang menolak kekerasan dan penindasan.
Duta Besar Iran, Mohammad Boroujerdi, menyatakan dukungan penuh Iran terhadap upaya Muhammadiyah menghapuskan kezaliman. Ia menegaskan Iran juga menolak normalisasi tindakan kriminal yang merusak tatanan keadilan internasional.
Kedua pemimpin menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam memerangi ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka sepakat untuk memperkuat dialog antar lembaga keagamaan dan pemerintah guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil.
Syafiq menambahkan bahwa Muhammadiyah akan terus menggerakkan basis anggotanya untuk berperan aktif dalam menolak kebijakan yang menindas. Organisasi berencana mengadakan serangkaian program dakwah yang menekankan nilai toleransi dan keadilan sosial.
Iran, melalui Kedutaan Besar di Jakarta, menyatakan kesiapan untuk mendukung inisiatif tersebut dengan bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan. Boroujerdi menekankan pentingnya kolaborasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan untuk memperkuat pesan bersama.
Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai pelanggaran hak asasi manusia di beberapa wilayah. Kedua pihak menilai bahwa sinergi antara organisasi keagamaan dan negara dapat menjadi mekanisme efektif melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Syafiq menolak keras segala upaya yang berusaha melegitimasi tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi normalisasi kejahatan dalam kerangka nilai moral yang dijunjung.
Iran menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan luar negeri yang menolak segala bentuk penindasan, baik di dalam maupun luar negeri. Boroujerdi menambahkan bahwa Iran akan terus memantau situasi dan mendukung upaya internasional yang sejalan.
Muhammadiyah menilai bahwa peran aktif masyarakat dalam menolak kezaliman dapat memperkuat fondasi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Organisasi berkomitmen menggalang dukungan luas melalui jaringan masjid, pesantren, dan institusi pendidikan.
Para pengamat politik menilai bahwa pertemuan ini mencerminkan peningkatan hubungan soft power antara Indonesia dan Iran melalui lembaga keagamaan. Kedua pihak tampak berusaha mengoptimalkan potensi kerjasama non‑militer.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu‑isu hak asasi manusia. Sinergi antara organisasi keagamaan dan negara dapat menambah dimensi moral dalam perdebatan global.
Syafiq menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis, namun akan terus menjadi suara moral dalam menentang kezaliman. Organisasi menekankan peran edukatifnya untuk membangun kesadaran kolektif.
Duta Besar Iran menambahkan bahwa Iran menghargai kemandirian lembaga keagamaan Indonesia dalam mengambil sikap moral. Iran berkomitmen memberikan dukungan tanpa campur tangan politik.
Pertemuan tersebut juga membahas rencana pertukaran akademik antara universitas Islam di Iran dan institusi pendidikan Muhammadiyah. Kedua belah pihak berharap kerjasama ini dapat menghasilkan riset bersama tentang keadilan sosial.
Dalam penutupnya, Syafiq mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk penindasan. Ia menekankan bahwa keadilan hanya dapat terwujud bila semua pihak berperan aktif.
Iran menegaskan kembali komitmen terhadap nilai‑nilai universal yang melarang kezaliman. Boroujerdi menutup pertemuan dengan harapan hubungan bilateral terus berkembang.
Keputusan ini diharapkan dapat menstimulus kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Muhammadiyah menyatakan siap mendukung kebijakan yang sejalan.
Para aktivis hak asasi manusia menyambut positif langkah kolaboratif ini, menilai bahwa dukungan lintas negara dapat memperkuat tekanan terhadap pelaku kezaliman. Mereka berharap gerakan ini menjadi contoh bagi organisasi lain.
Dalam konteks regional, kesepakatan ini memberi sinyal bahwa negara‑negara Muslim dapat bersinergi melawan penindasan tanpa melibatkan kepentingan geopolitik. Iran dan Indonesia bersama-sama menegaskan komitmen tersebut.
Syafiq menegaskan bahwa upaya dakwah tidak hanya bersifat spiritual, namun juga mencakup aksi nyata dalam menegakkan keadilan. Ia menambahkan program pelatihan bagi aktivis muda akan segera diluncurkan.
Iran menyatakan bahwa program pertukaran budaya akan difokuskan pada nilai toleransi dan dialog antar‑umat beragama. Boroujerdi menekankan pentingnya pemahaman bersama untuk mengurangi konflik.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan bagi kerjasama lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kedua pihak sepakat untuk menyusun memorandum of understanding dalam beberapa minggu ke depan.
Pengamat sosial menilai bahwa kolaborasi ini dapat memperkuat jaringan solidaritas internasional melawan kezaliman. Dampak positifnya diharapkan meluas ke komunitas global.
Muhammadiyah menutup pertemuan dengan harapan bahwa seluruh umat Islam di dunia dapat bersatu menolak segala bentuk penindasan. Organisasi menegaskan kembali komitmennya terhadap nilai keadilan yang universal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan