Media Kampung – 05 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari seratus lima puluh ribu warga menjelang akhir tahun 2026, sebagai respons terhadap kekhawatiran lonjakan harga bahan pokok pasca Idul Fitri.
Program tersebut melibatkan distribusi 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng per rumah tangga untuk periode Februari hingga Maret 2026, setara dengan 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng per bulan.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, meluncurkan penyaluran secara simbolis di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, pada Kamis lalu, menandai dimulainya proses distribusi menyeluruh di seluruh kabupaten.
Dalam sambutannya, Albarraa menegaskan bahwa bantuan berasal dari cadangan pangan pemerintah pusat yang dikelola Badan Pangan Nasional, serta merupakan bagian dari sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional.
“Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan cadangan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk tahun 2026 ini, yang diberikan kepada 156.513 penerima se‑Kabupaten Mojokerto,” ujar Albarraa.
Setiap penerima telah diverifikasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang paling membutuhkan.
Penggunaan data DTSEN menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan, sehingga tidak ada rumah tangga yang terlewat dalam proses penyaluran.
Distribusi bantuan dilakukan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), yang diharapkan dapat menstabilkan harga beras dan minyak goreng di pasar tradisional serta modern pasca Lebaran.
Albarraa menambahkan bahwa bantuan ini tidak hanya bersifat bantuan sosial, melainkan juga stimulus untuk menahan gejolak harga bahan pokok yang seringkali meningkat setelah perayaan Idul Fitri.
“Ini adalah stimulus untuk menstabilkan harga, utamanya bahan‑bahan pokok, karena akhir‑akhir ini setelah lebaran ditakutkan nanti harga bahan pokok semakin meninggi,” tegasnya.
Pelaksanaan program sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menekankan pentingnya ketersediaan stok pangan strategis serta distribusi yang merata untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi inflasi pangan.
Kebijakan tersebut juga mendukung program penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pangan bergizi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Di tingkat lokal, pemerintah Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan dinas terkait dan lembaga sosial untuk memastikan bantuan tepat waktu dan tercatat dengan baik.
Tim verifikasi melakukan pendataan lapangan, mencocokkan data penerima dengan catatan keluarga yang tercatat dalam DTSEN, serta memonitor penerimaan barang secara fisik.
Penggunaan mekanisme verifikasi digital diharapkan memperkecil potensi kesalahan dan meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran.
Para penerima bantuan menyatakan rasa syukur atas bantuan tersebut, terutama bagi keluarga yang mengalami tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Beras dan minyak goreng sangat membantu kami mengelola kebutuhan rumah tangga selama dua bulan ke depan,” ujar salah satu kepala keluarga di Desa Ngastemi.
Kepala desa setempat menambahkan bahwa distribusi berlangsung lancar berkat kerjasama antara pemerintah kabupaten, Bulog, dan masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten berencana melanjutkan program serupa pada kuartal berikutnya, dengan evaluasi dampak terhadap stabilitas harga pasar lokal.
Data awal menunjukkan penurunan sedikit pada harga beras di pasar tradisional Mojokerto selama periode distribusi, meski faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan cuaca tetap memengaruhi pasar secara keseluruhan.
Analisis ekonom lokal menilai bahwa intervensi pemerintah melalui bantuan pangan dapat menjadi alat efektif dalam mengendalikan inflasi makanan jangka pendek.
Namun, para ahli juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu diiringi dengan upaya peningkatan produksi lokal dan diversifikasi sumber pangan untuk keberlanjutan jangka panjang.
Secara keseluruhan, program bantuan pangan di Mojokerto mencerminkan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan harga pokok pasca Lebaran.
Penerima bantuan kini dapat mengandalkan persediaan beras dan minyak goreng selama dua bulan, memberikan ruang bernapas bagi rumah tangga dalam mengatur anggaran keluarga.
Dengan dukungan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan verifikasi berbasis DTSEN, pemerintah berharap program serupa dapat direplikasi di kabupaten lain yang mengalami tekanan harga serupa.
Pengawasan berkelanjutan dan evaluasi dampak akan menjadi kunci keberhasilan program dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di wilayah Jawa Timur.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan