Media Kampung – 06 April 2026 | Ratusan warga Aceh Timur menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Penanggulangan Bencana pada Senin (5/4/2024) menyuarakan ketidakpuasan atas distribusi bantuan pasca banjir bandang yang melanda tiga kabupaten pada akhir Maret.
Aksi tersebut dipimpin oleh tokoh Persaudaraan Islam Nahdlatul Ulama (PBNU) Aceh, yang menuntut transparansi dalam penyaluran dana bantuan dan mengkritik ketidakmerataan bantuan yang diterima warga.
Namun, warga mengklaim bahwa bantuan beras, minyak goreng, dan paket sembako belum sampai ke seluruh posko, dan sebagian paket yang diterima diduga tidak sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah diajukan.
Ketua PBNU Aceh, KH. Zainal Arifin, menegaskan bahwa “kita butuh mekanisme yang jelas, mulai dari pencatatan korban hingga penyaluran bantuan, agar tidak ada lagi kasus bantuan menumpuk di satu daerah sementara daerah lain kelaparan.”
Pihak BPBD menanggapi bahwa distribusi sedang dalam proses penyesuaian, namun mengakui adanya keterlambatan karena akses jalan yang rusak dan data korban yang belum terverifikasi secara lengkap.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Sosial menyatakan komitmen mengirimkan tambahan bantuan sebesar Rp 15 miliar dalam dua tahap, dengan target selesai pada akhir April.
Pengamat kebencanaan, Dr. Siti Nurhayati, menilai bahwa transparansi data korban sangat krusial, mengingat sejarah bantuan yang tidak tercatat dengan baik dapat menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan dana.
Ia menambahkan bahwa teknologi GIS dan sistem informasi manajemen bantuan dapat mempercepat proses verifikasi, asalkan didukung oleh koordinasi lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat.
Masyarakat yang hadir dalam aksi menyampaikan harapan agar bantuan selanjutnya didistribusikan secara merata, dengan melibatkan tokoh adat dan lembaga sosial lokal untuk mengawasi proses.
Sebagai respons, Walikota Lhokseumawe, Ahmad Fauzi, menjanjikan pembentukan tim monitoring yang terdiri atas perwakilan pemerintah, PBNU, dan LSM untuk mengecek realisasi bantuan setiap minggu.
Jika mekanisme tersebut berjalan, diharapkan korban dapat mengakses bantuan secara tepat sasaran, sehingga pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan mengurangi beban psikologis warga.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan