Media Kampung – 05 April 2026 | Pemkab Lamongan telah merumuskan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada hasil yang nyata bagi warganya. Rangkaian kebijakan ini disampaikan oleh Bupati Yuhronur Efendi dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2027.
Bupati menegaskan bahwa setiap rencana harus selaras, terukur, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara konkret. Tema utama pembangunan adalah percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas serta penguatan infrastruktur ekonomi strategis berwawasan lingkungan.
Tema tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi, menegaskan komitmen daerah pada kebijakan nasional. Dengan fokus ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Lamongan dapat mencapai 5,43 persen pada 2027.
Dalam forum tersebut, Bupati menyoroti sembilan agenda prioritas yang akan menjadi fokus utama. Agenda‑agenda ini meliputi pengendalian banjir, peningkatan kualitas jalan, ketahanan pangan, dan lainnya.
Program pengendalian banjir dan mitigasi kekeringan menjadi prioritas utama mengingat potensi bencana alam yang kerap melanda wilayah. Upaya tersebut akan mencakup pembangunan waduk kecil, saluran drainase, dan sistem peringatan dini.
Peningkatan kualitas jalan dan konektivitas wilayah akan dilaksanakan melalui Program Jamula, yang menargetkan perbaikan jaringan jalan antar desa dan kota. Pekerjaan ini diharapkan mempercepat mobilitas barang serta akses layanan publik.
Ketahanan pangan dan hilirisasi produk pertanian menjadi fokus untuk mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah daerah akan mendukung petani dengan penyuluhan, teknologi irigasi, dan fasilitas pengolahan pasca panen.
Pengembangan sumber daya manusia menjadi agenda penting dengan program pelatihan vokasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Targetnya adalah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten bagi industri lokal dan sektor digital.
Penguatan sosial dan keagamaan dijabarkan sebagai upaya memperkuat kohesi sosial serta mendukung kegiatan keagamaan yang inklusif. Program ini mencakup peningkatan fasilitas ibadah dan kegiatan sosial berbasis komunitas.
Ekonomi masyarakat akan didorong melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta akses pembiayaan yang lebih mudah. Kebijakan ini diperkirakan menambah lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Transformasi digital layanan publik akan dipercepat dengan penerapan sistem online untuk perizinan, pembayaran, dan informasi layanan. Digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan pemerintah.
Ketahanan energi dan lingkungan hidup menjadi prioritas dengan pengembangan energi terbarukan serta program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Lamongan akan memanfaatkan potensi energi surya dan bioenergi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penguatan kawasan perkotaan difokuskan pada perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan lama, dan penyediaan fasilitas publik yang memadai. Upaya tersebut bertujuan menciptakan kota yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
Bupati menekankan bahwa keberhasilan agenda bergantung pada partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Ia menambahkan, ‘Musrenbang ini menjadi titik temu untuk memastikan setiap rencana memberi manfaat nyata bagi masyarakat.’
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan, Sujarwo, melaporkan bahwa dari 8.293 usulan masyarakat yang masuk, hanya 2.276 yang memenuhi syarat. Sementara itu, usulan Pokir berjumlah 3.077 dengan 1.650 yang telah diverifikasi dan siap dipertimbangkan.
Data tersebut mencerminkan selektivitas proses perencanaan, dimana usulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan diprioritaskan. Hal ini diharapkan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Forum anak dan forum disabilitas turut menyampaikan aspirasi mereka, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Lamongan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen inklusif dalam penyusunan RKPD.
Dengan rangkaian program prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Musrenbang RKPD 2027 menjadi langkah awal menuju implementasi kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak.
Pengawasan pelaksanaan program akan dilakukan melalui mekanisme evaluasi triwulanan oleh tim khusus Pemerintah Kabupaten. Transparansi data akan dipublikasikan secara daring untuk memastikan akuntabilitas kepada publik.
Jika semua agenda berjalan sesuai rencana, Lamongan diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial secara holistik. Keberhasilan ini akan menjadi model bagi wilayah lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan