Media Kampung – 05 April 2026 | Warga di wilayah Huntara, Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan keluhan serius terkait kualitas air yang keruh serta tingginya tagihan listrik, sementara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menuntut respons pemerintah.
Air di beberapa sumur dan jaringan PDAM terlihat keruh, mengandung kotoran, sehingga mengganggu kebutuhan rumah tangga dan menimbulkan potensi risiko kesehatan.
Warga juga melaporkan peningkatan tagihan listrik meski tidak ada peningkatan konsumsi, menandakan kemungkinan masalah teknis atau tarif yang tidak adil.
PCNU menyatakan keprihatinan dan meminta pemerintah daerah serta lembaga terkait segera menindaklanjuti, menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dasar yang memadai.
“Kami mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan hak dasar warga atas air bersih dan listrik yang terjangkau,” ujar Ketua PCNU Kabupaten Aceh Tamiang.
Warga mengungkapkan rasa frustrasi karena masalah ini telah berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti mencuci, memasak, serta penggunaan peralatan listrik.
Data lokal menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen rumah tangga di Huntara melaporkan kualitas air tidak layak selama tiga bulan terakhir.
Pihak PDAM mengakui adanya kontaminasi sementara dan menjanjikan perbaikan jaringan distribusi, namun belum menentukan jadwal pasti.
PT PLN wilayah Aceh Tamiang mengkonfirmasi adanya gangguan pada meteran listrik di beberapa titik, yang dapat memengaruhi besaran tagihan.
Pemerintah Kabupaten menyatakan komitmen untuk menyelidiki keluhan, namun belum mengumumkan alokasi anggaran khusus untuk perbaikan.
Analis kebijakan publik menilai penanganan infrastruktur dasar seperti air dan listrik menjadi indikator utama kualitas pelayanan publik di daerah.
Jika tidak segera diatasi, risiko kesehatan dan beban ekonomi bagi warga dapat meningkat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
PCNU menekankan pentingnya dialog antara masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah untuk menemukan solusi jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan memberikan dukungan teknis dan dana, mengingat Aceh Tamiang masih dalam proses pembangunan pasca konflik.
Keluhan warga Huntara tetap menjadi prioritas, dengan harapan perbaikan fasilitas dasar dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan