Media Kampung – 04 April 2026 | DPRD Kabupaten Banyuwangi melalui Komisi II mengajukan tuntutan kepada Pertamina agar memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Anggota komisi menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terulangnya kelangkaan gas pada periode permintaan tinggi.
Rapat dengar pendapat pada Kamis 26 Maret 2026 melibatkan Dinas Koperasi, UMKM, perwakilan agen LPG, dan pihak Pertamina Patra Niaga.
Ketua Komisi II, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menegaskan LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok rumah tangga prasejahtera serta usaha mikro.
Ia menambahkan, stabilitas harga dan kelancaran pasokan harus menjadi prioritas pemerintah daerah dan Pertamina.
Emy juga menuntut agen LPG melakukan pengawasan ketat pada pangkalan, dengan sanksi tegas bila terjadi pelanggaran.
Selanjutnya, ia meminta regulasi yang mengatur penjualan di tingkat pengecer agar harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
RR Nanin Oktavianti, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, menginformasikan bahwa usulan penambahan kuota telah disampaikan kepada Pertamina.
Ia menyatakan, stok LPG 3 kg harus mencukupi periode H‑7 hingga H+7 Lebaran, namun realitasnya belum terpenuhi.
Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Ahad Rahedi menegaskan komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Perusahaan menyatakan telah menyalurkan tambahan 337 % atau sekitar 213 ribu tabung sejak awal Maret hingga pasca Lebaran.
Pertamina juga menggelar operasi pasar pada 17–22 Maret 2026 dengan penyaluran lebih dari 12 ribu tabung untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Dalam pernyataannya, Pertamina mengingatkan pangkalan resmi untuk menjual LPG sesuai HET Rp18.000 per tabung.
Perusahaan menekankan bahwa LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, dan bukan untuk sektor non‑mikro seperti ASN, hotel, atau restoran.
Pemerintah daerah diminta memperketat rantai distribusi serta menindak oknum yang menjual di atas HET.
Komisi II juga mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg menjelang hari raya untuk menghindari kekurangan pasokan.
Penetapan kuota tahun 2026 lebih kecil dibandingkan 2025 karena penurunan angka kemiskinan di banyuwangi, sesuai data DTKS.
Secara keseluruhan, DPRD menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat.
Jika langkah-langkah tersebut dilaksanakan, diharapkan kelangkaan LPG subsidi tidak terulang dan harga tetap terjaga selama musim mudik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan