Media Kampung – 04 April 2026 | Kemacetan panjang kembali melanda jalur penyeberangan Ketapang‑Gilimanuk pada minggu ini. Panjang antrian kendaraan mencapai 15 kilometer.
Situasi tersebut menimbulkan keluhan dari pengguna jasa penyeberangan, terutama pengemudi truk logistik. Waktu tempuh yang semula singkat berubah menjadi berjam‑jam.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Irine Roba, menuntut Kementerian Perhubungan menjadikan masalah ini prioritas. Ia menyoroti perlunya penambahan fasilitas pelabuhan sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.
Roba mengusulkan pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Dermaga tambahan diharapkan mempercepat proses bongkar muat kapal.
Ia menekankan bahwa penambahan dermaga bukan sekadar menambah jumlah kapal, melainkan meningkatkan kapasitas sandar. “Pemerintah terutama Kementerian Perhubungan perlu menjadikan masalah ini sebagai prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Roba menyarankan penerapan sistem reservasi online berbasis slot waktu. Sistem tersebut dapat mengatur arus kendaraan sesuai kapasitas kapal yang berlayar.
Menurutnya, reservasi wajib terintegrasi sehingga tidak ada kendaraan yang masuk tanpa izin. Hal ini diharapkan mengurangi penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
Roba juga mengusulkan optimalisasi buffer zone dan kantong parkir di sekitar pelabuhan. Pengaturan zona parkir dapat menyalurkan kendaraan secara lebih tertib.
Ia menambahkan bahwa kemacetan panjang berpotensi menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak. Kondisi ini bertentangan dengan upaya pemerintah mengendalikan konsumsi BBM.
“Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan, waktu terbuang, tenaga terkuras, hingga biaya operasional meningkat,” ujar Roba. Pernyataan itu menekankan beban ekonomi bagi pengguna jasa.
Data internal menunjukkan bahwa jumlah kapal yang melintas di selat Bali semakin meningkat. Namun, kapasitas dermaga belum seimbang dengan volume kapal.
Akibatnya, proses bongkar muat menjadi lambat dan memperpanjang waktu berlabuh. Port time yang tinggi menurunkan efisiensi operasional pelabuhan.
ASDP Indonesia Ferry, operator utama penyeberangan, merespon dengan langkah cepat. Perusahaan mengerahkan tim khusus untuk mengatur arus kendaraan, terutama truk logistik.
ASDP menambahkan bahwa koordinasi dengan otoritas pelabuhan sedang ditingkatkan. Upaya ini mencakup penempatan petugas di titik masuk dan keluar pelabuhan.
Selain itu, ASDP mengoptimalkan jalur parkir darurat untuk mengurangi penumpukan di pintu masuk. Penataan ini diharapkan memberi ruang gerak bagi kendaraan yang menunggu slot.
Pihak operator juga berkoordinasi dengan penyedia jasa logistik untuk menyusun jadwal pengiriman yang lebih teratur. Penjadwalan ulang dapat menurunkan puncak kepadatan pada jam sibuk.
Penggunaan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. ASDP tengah menguji aplikasi reservasi berbasis web untuk menginformasikan slot waktu kapal.
Jika berhasil, aplikasi tersebut dapat memberi notifikasi kepada pengemudi mengenai jadwal keberangkatan kapal. Hal ini memungkinkan pengemudi menyesuaikan rute sebelum tiba di pelabuhan.
Para pengamat transportasi menilai bahwa solusi infrastruktur saja tidak cukup. Kebijakan manajemen lalu lintas dan digitalisasi proses diperlukan untuk mengatasi masalah struktural.
Mereka menekankan pentingnya integrasi data antara Kemenhub, pelabuhan, dan operator feri. Data real‑time dapat membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya.
Pemerintah daerah Banyuwangi dan Bali juga diminta berperan aktif. Koordinasi lintas wilayah menjadi kunci dalam mengurangi dampak kemacetan.
Kementerian Perhubungan belum mengumumkan rencana konkret mengenai pembangunan dermaga baru. Namun, pernyataan Roba menambah tekanan politik untuk percepatan proyek.
Beberapa analis menyarankan studi kelayakan terlebih dahulu. Analisis biaya‑manfaat dapat memastikan investasi infrastruktur memberikan nilai optimal.
Sementara itu, warga setempat mengungkapkan keprihatinan atas dampak ekonomi lokal. Penundaan pengiriman barang dapat mempengaruhi pedagang dan industri kecil.
Pengemudi truk menilai bahwa antrian panjang mengganggu jadwal pengantaran. Beberapa di antaranya melaporkan kerugian hingga ratusan ribu rupiah per hari.
Di sisi lain, pihak kepolisian membantu mengatur lalu lintas di jalan menuju pelabuhan. Pengaturan ini meliputi penempatan rambu dan petugas pengatur.
Upaya bersama antara pemerintah, operator, dan sektor swasta diharapkan mengurangi waktu tunggu. Target jangka pendek adalah menurunkan panjang antrian menjadi kurang dari 5 kilometer.
Jika solusi teknis dan infrastruktur berjalan efektif, jalur Ketapang‑Gilimanuk dapat kembali menjadi arus logistik utama Indonesia. Keberhasilan ini akan mendukung konektivitas antar pulau.
Secara keseluruhan, kemacetan yang terjadi menegaskan kebutuhan akan perencanaan transportasi terpadu. Integrasi kebijakan, teknologi, dan pembangunan fasilitas menjadi prioritas.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kelancaran penyeberangan lintas selat Bali.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan