Media Kampung – 02 April 2026 | Gapasdap Jawa Timur menegaskan bahwa kemacetan lintasan penyeberangan Ketapang‑Gilimanuk pada arus balik Lebaran 2026 bukan disebabkan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan dermaga. Situasi ini memperpanjang antrean kapal yang menunggu tempat sandar.
Ketua Gapasdap I Putu Gede Widiana melaporkan kesiapan sekitar lima puluh lima kapal, termasuk penambahan armada dari rute lain. Namun hampir separuh dari kapal tersebut tidak dapat beroperasi secara optimal karena fasilitas sandar yang terbatas.
Putu menegaskan, “Bukan armadanya yang kurang, tapi tempat sandarnya yang terbatas. Ini yang membuat antrean semakin panjang,” pada Selasa (31/3). Ia menambahkan bahwa lama menunggu sandar menurunkan jumlah perjalanan atau trip yang dapat dilakukan.
Akibat penurunan trip, kapasitas angkut penumpang dan kendaraan berkurang signifikan. “Target trip tidak tercapai karena kapal lebih banyak menunggu. Ini jelas merugikan semua pihak,” ujarnya lagi.
Penurunan efektivitas armada berdampak pada masyarakat luas, terutama petani dan pedagang yang mengandalkan transportasi laut. Antrean panjang menyebabkan pemborosan bahan bakar dan keterlambatan distribusi logistik.
Kerusakan barang selama penundaan menjadi risiko tambahan yang mengancam harga kebutuhan pokok. Gapasdap menilai bahwa kondisi ini dapat memicu inflasi regional bila tidak segera diatasi.
Organisasi meminta pemerintah provinsi dan pusat menyiapkan roadmap penambahan dermaga di Pelabuhan Ketapang. Fokus utama adalah memperluas area sandar dan meningkatkan fasilitas pendukung.
Putu menekankan bahwa penambahan dermaga harus diiringi dengan perencanaan jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. Ia menilai investasi infrastruktur akan meningkatkan daya saing lintasan lintas selatan Jawa.
Ketua Gapasdap Banyuwangi, Nur Jatim menyoroti potensi kemacetan yang akan meningkat seiring pembangunan tol menuju Besuki. “Kalau tidak segera dilakukan, kita hanya tinggal menunggu bom waktu kemacetan di mulut pelabuhan setiap musim liburan,” katanya.
Nur menambahkan bahwa pertumbuhan kendaraan pribadi dan barang akan menambah tekanan pada fasilitas pelabuhan yang ada. Tanpa penambahan dermaga, antrian dapat meluas hingga puluhan jam.
Pihak berwenang di Kabupaten Banyuwangi sudah menerima rekomendasi penambahan dermaga, namun proses perizinan masih berjalan. Gapasdap menuntut percepatan prosedur agar tidak mengganggu arus mobilitas Lebaran berikutnya.
Data internal Gapasdap menunjukkan rata‑rata waktu tunggu sandar meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengakibatkan penurunan efisiensi operasional hingga 30 persen.
Para operator kapal mengeluh bahwa biaya bahan bakar naik karena harus menghabiskan lebih banyak waktu di laut menunggu giliran. Beberapa perusahaan bahkan mempertimbangkan penghentian layanan sementara.
Pemerintah daerah menanggapi dengan menyatakan bahwa studi kelayakan penambahan dermaga sedang diproses. Menteri Perhubungan wilayah setempat menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral.
Para ahli transportasi laut menyarankan penggunaan sistem manajemen pelabuhan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan alur kapal. Implementasi sistem antrian digital dapat mengurangi waktu tunggu secara signifikan.
Namun, Gapasdap menilai teknologi saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas fisik dermaga. Kombinasi infrastruktur dan digitalisasi dianggap solusi yang paling realistis.
Di sisi lain, masyarakat setempat mengungkapkan keprihatinan atas dampak kemacetan terhadap pendapatan harian mereka. Pedagang di sekitar terminal ferry melaporkan penurunan penjualan selama periode antrian panjang.
Para pelaut juga melaporkan kelelahan karena harus menunggu berjam‑jam di laut. Kondisi ini berpotensi menurunkan standar keselamatan pelayaran.
GAPASDAP menyiapkan agenda pertemuan dengan Kementerian Perhubungan pada awal Mei untuk membahas rencana pembangunan dermaga tambahan. Diharapkan keputusan dapat diambil sebelum musim liburan berikutnya.
Jika dermaga baru dibangun, diperkirakan kapasitas sandar dapat meningkat hingga dua kali lipat. Hal ini akan menurunkan antrean dan meningkatkan jumlah trip harian.
Pengembangan dermaga juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Proyek konstruksi dan operasional akan menyerap tenaga kerja terampil dan tidak terampil.
Secara ekonomi, peningkatan kapasitas pelabuhan akan memperkuat posisi Ketapang sebagai pintu gerbang utama ke Jawa. Hal ini dapat menarik investasi tambahan di sektor logistik.
Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan setelah penyelesaian proyek. Evaluasi rutin akan memastikan bahwa peningkatan kapasitas tetap optimal.
Gapasdap menutup dengan menyerukan komitmen bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Tanpa kerja sama, masalah kemacetan dapat kembali muncul pada musim liburan berikutnya.
Secara keseluruhan, kondisi dermaga Ketapang saat ini menjadi faktor penghambat utama transportasi lintas selatan Jawa. Penyelesaian masalah memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan