Media Kampung – 02 April 2026 | BPBD Jawa Timur tetap menjalankan tugas operasional meski sedang menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemprov.
Pada Rabu 1 April 2026, tim BPBD Jatim melaksanakan layanan edukasi bencana di Taman Edukasi Bencana sekaligus terlibat operasi SAR di Bangkalan.
Edukasi di taman dihadiri oleh 74 siswa TK Anak Sholeh Sukodono Sidoarjo yang mendapat materi tentang jenis‑jenis bencana serta simulasi evakuasi gempa dan tsunami.
Kunjungan kedua ini menegaskan peningkatan minat sekolah terhadap program edukasi kebencanaan setelah libur Lebaran.
Sementara itu, tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jatim bersama Basarnas, BPBD Bangkalan, dan relawan dikerahkan ke Sungai Tunjung, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
Operasi bertujuan menemukan dua korban tenggelam, yakni Siti Ruqqiyah, 35 tahun, dan Muhammad Ibrahim, 8 tahun.
Tim menggunakan perahu karet dan peralatan SAR standar untuk memindai aliran sungai dan daerah banjir.
Hingga akhir hari, pencarian masih berlangsung tanpa menemukan jasad korban, namun upaya penyelamatan tetap intensif.
Kepala Kantor BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan BPBD Jatim tetap beroperasi dari kantor (WFO) meski ada kebijakan WFH.
“Atas arahan Ibu Gubernur, kami tetap memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat, termasuk operasi SAR di Bangkalan,” kata Gatot Soebroto.
Ia menambahkan bahwa kehadiran tim di lapangan tidak mengurangi fungsi administrasi yang tetap dijalankan secara remote.
Selain SAR, tim BPBD Jatim juga menerima kunjungan delegasi Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kantor DPRD Jatim, Surabaya.
Delegasi tersebut ingin meninjau fungsi Pusdalops PB dan sistem peringatan dini (EWS) bencana yang diterapkan di Jawa Timur.
Gatot Soebroto menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa integrasi data dan teknologi menjadi prioritas untuk meningkatkan respon bencana.
Pada saat yang sama, jadwal kunjungan ke Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) meningkat tajam, dengan 159 siswa dijadwalkan hadir keesokan harinya.
“Kami selalu ada jadwal kunjungan selama empat hari berturut‑turut, dan permintaan dari sekolah terus naik,” ungkap Gatot.
Peningkatan partisipasi siswa mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pengetahuan mitigasi bencana di kalangan generasi muda.
BPBD Jatim juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Basarnas dan pihak kabupaten tetap terjalin kuat meski sebagian staf bekerja dari rumah.
Koordinator SAR Kabupaten Bangkalan, Satriyo Nurseno, mencatat bahwa sinergi antar‑instansi mempercepat proses penanganan darurat.
“Kerja sama ini memungkinkan kami mengoptimalkan sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam situasi yang menuntut kecepatan,” kata Satriyo.
Meskipun sebagian pegawai mengadopsi model kerja fleksibel, tugas lapangan tidak dapat ditunda, terutama ketika ada laporan korban hilang di daerah rawan banjir.
Data historis menunjukkan daerah aliran Sungai Tunjung rawan banjir musiman, sehingga tim SAR memiliki prosedur khusus untuk pencarian di wilayah berarus cepat.
BPBD Jatim terus memperbarui protokol SAR, termasuk pelatihan rutin bagi personel TRC dan relawan, guna menanggapi dinamika cuaca.
Sementara proses pencarian masih berlangsung, keluarga korban berharap adanya kabar segera, sementara pihak berwenang meminta masyarakat melaporkan kejadian serupa.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa prioritas pemerintah provinsi tetap pada perlindungan masyarakat dan kesiapsiagaan bencana, terlepas dari kebijakan WFH.
Kebijakan WFH di sektor pemerintahan bertujuan meningkatkan efisiensi, namun tidak mengurangi tanggung jawab layanan publik yang kritis.
BPBD Jatim menutup hari kerja dengan laporan bahwa edukasi bencana berhasil menjangkau lebih dari 200 siswa dalam seminggu terakhir.
Tim SAR akan melanjutkan pencarian hingga ada hasil yang pasti, sambil tetap mendukung program edukasi yang dijalankan secara hybrid.
Keberlanjutan layanan ini mencerminkan komitmen BPBD Jatim dalam melindungi warga, baik melalui pendidikan maupun operasi penyelamatan di lapangan.
Dengan dukungan gubernur, DPRD, dan masyarakat, BPBD Jatim berharap dapat memperkuat sistem mitigasi bencana di seluruh provinsi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan