Media Kampung – 01 April 2026 | Jalan poros desa sepanjang lebih dari satu kilometer di Klino, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, yang baru selesai dibangun dengan anggaran Rp 2,8 miliar, harus dibongkar setelah terdeteksi retakan pada beberapa titik. Proyek ini dibiayai lewat skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, namun kualitas konstruksi dipertanyakan menjelang batas akhir penggunaan dana pada 31 Maret 2025.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak bersama tim Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Tata Ruang setelah menerima laporan warga. Kunjungan tersebut bertujuan menilai kondisi fisik jalan dan memastikan penggunaan anggaran publik menghasilkan infrastruktur yang layak serta aman untuk masyarakat.
Tim teknis menemukan beberapa retakan memanjang pada lapisan beton, yang mengindikasikan kegagalan material atau teknik pelaksanaan. Menurut hasil pemeriksaan, penyebab utama kerusakan adalah penggunaan bahan yang tidak sesuai standar pabrikan karena kendala akses lokasi, sehingga mutu beton tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
Nurul Azizah menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia menambahkan, “Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan berkualitas, bukan sekadar infrastruktur yang cepat rusak.”
Kepala Desa Klino, Dwi Nurjayanti, menjelaskan bahwa keputusan pembongkaran diambil setelah inspektorat memberi arahan resmi. Ia mengakui adanya keterbatasan dalam pengadaan material, namun menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan demi menghindari risiko lebih besar bagi pengguna jalan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberi peringatan tegas kepada kontraktor dan perangkat desa agar memperhatikan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan. “Proyek harus tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nurul Azizah dalam pernyataan resmi.
Pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur desa dijanjikan akan terus ditingkatkan, termasuk audit berkala dan penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar standar. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program BKKD.
Kasus ini menambah daftar proyek infrastruktur desa yang belum selesai atau mengalami masalah kualitas di Bojonegoro, meski anggaran daerah terus meningkat. Pemerintah provinsi dan pusat kini diminta memperkuat mekanisme monitoring untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Warga Klino menunggu penyelesaian kembali jalan yang rusak, dengan harapan pihak berwenang dapat menyelesaikan proyek secara tuntas dan sesuai standar teknis. Mereka mengharapkan agar dana yang telah dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan desa.
Secara keseluruhan, insiden jalan beton di Klino menegaskan pentingnya kontrol kualitas, transparansi anggaran, dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki prosedur dan memastikan infrastruktur desa yang dibangun benar‑benar dapat bertahan lama dan memberi manfaat bagi seluruh warga.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan