Media Kampung – 02 April 2026 | Gus Ipul, Bupati Kabupaten Malang, menegaskan pada kunjungan kerja Senin (30/3/2026) bahwa pemerintah daerah bertekad mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk menurunkan tingkat kesalahan data di bawah 5 persen.
Inisiatif tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Sosial yang menjadikan digitalisasi sebagai strategi utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan duplikasi atau data tidak valid.
Dalam pertemuan dengan camat, kepala desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan, Gus Ipul menjelaskan rencana konsolidasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Proses pembaruan data dijadwalkan secara berkala, melibatkan operator desa dan BPJS untuk memverifikasi informasi penerima dan mengoreksi entri yang tidak akurat.
Digitalisasi bansos yang sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi kini diperluas ke 40 kabupaten/kota, termasuk Malang, dengan harapan dapat menjadi standar nasional bila terbukti efektif.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa sistem digital akan memungkinkan masyarakat mengajukan koreksi data secara mandiri melalui aplikasi resmi, sehingga meningkatkan transparansi.
Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa sistem lama masih menyimpan tingkat error yang signifikan, namun integrasi DTKS telah menurunkan angka tersebut secara konsisten.
Target akhir adalah menurunkan tingkat kesalahan data menjadi kurang dari 5 persen, yang dianggap krusial untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan program lainnya.
Pendamping PKH dan petugas desa diposisikan sebagai ujung tombak, membantu warga yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital untuk mengakses aplikasi bantuan.
Data dari uji coba di banyuwangi mengindikasikan hanya sekitar 10 persen pengguna dapat mengoperasikan sistem secara mandiri, sehingga pendampingan tetap diperlukan dalam fase awal.
Dengan mekanisme verifikasi berkelanjutan dan pelatihan intensif, Kabupaten Malang berharap dapat meningkatkan literasi digital masyarakat dan mencapai target akurasi data yang ditetapkan.
Jika target tercapai, model digitalisasi bansos Malang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memperbaiki kualitas data kesejahteraan dan mengefisienkan penggunaan anggaran bantuan.
Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus memonitor kualitas data, melakukan audit berkala, dan menyesuaikan kebijakan sesuai temuan lapangan demi kepastian bantuan bagi yang paling membutuhkan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan