Media Kampung – 04 April 2026 | Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Rabu (25 Maret 2026) mengumumkan rangkaian kebijakan penghematan energi yang menargetkan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kabupaten.
Langkah utama meliputi pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta dorongan bagi pegawai untuk bersepeda, memakai transportasi umum, atau layanan online menuju kantor.
Kebijakan ini selaras dengan perintah pusat yang menetapkan satu hari kerja dari rumah (WFH) setiap minggu sebagai respons terhadap fluktuasi harga bahan bakar.
Ipuk menekankan bahwa upaya penghematan bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari mitigasi energi nasional yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Efisiensi energi harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama saat situasi geopolitik menimbulkan ketidakpastian pasokan BBM,” ujar Ipuk dalam sambutan kepada para ASN.
Ia menambahkan bahwa penggunaan sepeda kayuh dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus meningkatkan kesehatan fisik para pegawai.
Kebijakan penggunaan transportasi umum diimplementasikan setiap Jumat, di mana ASN diperbolehkan menempuh perjalanan ke kantor dengan bus kota atau layanan ojek online yang disubsidi pemerintah kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyusun pedoman digitalisasi layanan internal agar mobilitas fisik dapat diminimalkan tanpa mengganggu produktivitas.
Penurunan tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 1,8 juta liter BBM per tahun, setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 4.500 ton CO2.
Selain manfaat lingkungan, penghematan biaya operasional kendaraan dinas memberikan ruang anggaran bagi program pembangunan infrastruktur daerah.
Ipuk menegaskan bahwa semua unit kerja harus menyusun rencana aksi konkret, termasuk penjadwalan rapat daring dan alokasi tempat parkir sepeda di kantor.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan transportasi online harus mematuhi standar keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
Pernyataan tersebut menguatkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh daerah bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan energi global.
Masyarakat diharapkan tidak menganggap kebijakan ini sebagai pembatasan, melainkan sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas energi dan mengurangi beban anggaran daerah.
Dengan komitmen bersama, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap dapat menurunkan konsumsi BBM secara signifikan sambil meningkatkan kualitas hidup ASN melalui mobilitas yang lebih sehat dan efisien.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan akan dilakukan melalui laporan bulanan dari masing‑masing unit, termasuk data jarak tempuh, penggunaan bahan bakar, dan tingkat partisipasi ASN dalam program sepeda.
Jika target penghematan tercapai, Bupati berencana memperluas program ke sektor pendidikan dan kesehatan, menjadikan banyuwangi contoh daerah yang proaktif dalam mengelola sumber daya energi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan