Media Kampung – 03 April 2026 | Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menekankan pentingnya kepala desa menyusun prioritas program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran fiskal.
Ia menyampaikan bahwa tekanan fiskal yang semakin terasa tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proyek infrastruktur atau layanan publik.
Dalam pertemuan halal bihalal di desa Gladag, Rogojampi, pada 2 April 2026, Ipuk meminta seluruh kades menyiapkan skala prioritas yang realistis.
Kepala desa diminta menilai potensi lokal serta menyesuaikan rencana kerja dengan dana yang tersedia.
Bupati mengingatkan bahwa kondisi ekonomi nasional dipengaruhi oleh faktor global, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih sempit.
Namun, Ia menegaskan bahwa roda pembangunan harus terus berputar tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Apapun rintangannya, pembangunan Banyuwangi harus tetap berlanjut dengan mengoptimalkan potensi yang ada,” ujar Ipuk dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan anggaran.
Contoh keberhasilan sinergi tersebut terlihat saat pandemi, ketika seluruh pihak bekerja sama untuk menstabilkan ekonomi daerah.
“Gotong royong menjadi landasan kami, dan kami yakin kondisi ini dapat dilewati bersama,” kata Ipuk lagi.
Untuk menanggapi keterbatasan dana, pemerintah kabupaten melakukan reprioritasi anggaran, menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Sektor pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan dalam alokasi, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diminta mengawal proses penyusunan ulang prioritas anggaran di tiap desa.
DPMD diharapkan memberikan panduan teknis serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait.
Hal ini dianggap penting agar program pembangunan tetap efektif meski transfer dana pusat mengalami penurunan.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) banyuwangi, Budiharto, menyatakan kesiapan organisasinya mendukung kebijakan tersebut.
“Kami siap membantu kades dalam menyusun prioritas, terima kasih kepada Ibu Bupati yang tetap memperhatikan desa,” ujarnya.
Budiharto menambahkan bahwa dukungan teknis dan pendampingan lapangan akan menjadi fokus utama PKDI ke depan.
Bupati Ipuk juga menekankan pentingnya inovasi desa dalam memanfaatkan sumber daya lokal sebagai alternatif pendapatan.
Ide-ide kreatif seperti pengembangan agrofermen, wisata berbasis budaya, dan produk kerajinan dipandang sebagai peluang baru.
Ia mengingatkan bahwa inovasi tidak harus memerlukan dana besar, melainkan pemikiran strategis dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Pemerintah kabupaten telah menyiapkan program pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas perencanaan anggaran.
Pelatihan tersebut mencakup teknik analisis kebutuhan, penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan dana secara transparan.
Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi akan diperkuat untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target.
Dalam konteks fiskal yang menurun, kebijakan reprioritasi diharapkan dapat menjaga kesinambungan layanan dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik.
Pemerintah juga berupaya memperluas basis penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan kerjasama swasta.
Upaya diversifikasi pendapatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat.
Para kepala desa diharapkan dapat melaporkan hasil prioritas masing-masing desa secara berkala kepada DPMD.
Laporan tersebut akan menjadi dasar penyesuaian alokasi dana pada periode berikutnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Banyuwangi tidak mengalami stagnasi meski menghadapi tekanan fiskal.
Bupati menutup pertemuan dengan harapan semua pihak tetap kompak dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan