Media Kampung – Harga kebutuhan pokok menjadi persoalan mendesak yang harus diselesaikan pemerintah, menurut survei nasional yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia. Dalam survei tersebut, 45,9 persen responden menilai bahwa mahalnya harga kebutuhan pokok adalah masalah utama yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Temuan Survei
Survei bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilaksanakan dari 30 September hingga 7 Oktober 2026. Poltracking mencatat bahwa persoalan harga kebutuhan pokok menduduki posisi teratas dalam daftar masalah yang diharapkan segera ditangani pemerintah. Isu ini jauh lebih mendesak dibandingkan dengan masalah lapangan pekerjaan dan pemberantasan korupsi.
Pandangan Responden
Dari hasil survei, 58,6 persen responden menilai bahwa harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau. Di sisi lain, 65,3 persen responden melaporkan bahwa pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir. Meskipun 53 persen responden menyatakan penghasilan mereka lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun proporsi mereka yang mengalami kenaikan pengeluaran lebih besar, menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Pentingnya Stabilitas Harga
Poltracking menekankan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Stabilitas harga kebutuhan pokok dinilai penting untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam evaluasi kinerja pemerintah, hanya 31,3 persen responden yang percaya masalah harga kebutuhan pokok telah tertangani dengan baik.
Kesimpulan
Hasil survei ini menggambarkan bahwa isu ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya terkait harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok, masih menjadi salah satu tuntutan utama publik terhadap pemerintah saat ini.
