Media Kampung – 11 April 2026 | Akademisi universitas terkemuka menegaskan tanda‑tanda kemunduran demokrasi Indonesia semakin terstruktur sejak pemerintahan Jokowi hingga masa kepemimpinan Prabowo.
Mereka menilai bahwa serangkaian kebijakan keamanan dan regulasi media menimbulkan tekanan signifikan pada ruang publik dan organisasi masyarakat sipil.
Penelitian terbaru mengidentifikasi pola “management of fear” sebagai strategi utama pemerintah untuk mengendalikan opini publik dan membungkam kritik.
Metode tersebut mencakup penggunaan aparat keamanan untuk memantau aksi protes, serta penegakan hukum yang keras terhadap aktivis yang menentang kebijakan negara.
Profesor Dr. Budi Santoso, pakar ilmu politik Universitas Indonesia, menyatakan bahwa taktik intimidasi ini menggerogoti kebebasan berpendapat secara bertahap.
“Kita menyaksikan pergeseran paradigma, dari dialog terbuka menjadi kontrol ketat terhadap narasi yang dianggap mengancam stabilitas,” ujarnya dalam konferensi pers kemarin.
Data yang dihimpun oleh Lembaga Penelitian Demokrasi (LPD) menunjukkan peningkatan 35 persen dalam penahanan demonstran sejak 2014 hingga 2024.
Angka tersebut mencerminkan pola yang konsisten, di mana setiap pergantian kepemimpinan tidak menghentikan, melainkan memperkuat mekanisme penindasan.
Selain penahanan, regulasi digital baru menambah beban pada platform media sosial dengan persyaratan pelaporan konten yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
Akademisi menyoroti bahwa prosedur tersebut tidak transparan dan memberi ruang bagi penyalahgunaan politik oleh otoritas.
Dr. Siti Aisyah, dosen ilmu komunikasi, menambahkan bahwa strategi “fear management” memperburuk polarisasi sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ketakutan menjadi alat legitimasi kebijakan, sehingga masyarakat cenderung menahan diri dalam mengkritik atau mengorganisir aksi kolektif,” kata Siti dalam wawancara.
Pengamat internasional juga memperhatikan tren serupa di negara‑negara lain, menyebut Indonesia sebagai contoh utama di Asia Tenggara.
Laporan Freedom House 2023 menilai Indonesia mengalami penurunan skor kebebasan sipil selama tiga tahun berturut‑turut.
Penurunan ini dipicu oleh pembatasan kebebasan pers, intervensi pada lembaga peradilan, serta peningkatan kasus kekerasan terhadap aktivis.
Menanggapi temuan tersebut, koalisi LSM mengajukan rekomendasi reformasi hukum yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berorganisasi.
Namun, respons pemerintah masih menolak menyebutnya sebagai “pembusukan demokrasi”, melainkan sebagai “upaya menjaga keamanan nasional”.
Kritikus berargumen bahwa alasan keamanan sering dijadikan kedok untuk menutupi agenda politik yang menekankan konsolidasi kekuasaan.
Sejumlah universitas kini menambah mata kuliah tentang demokrasi dan hak asasi dalam kurikulum, berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan kritis.
Program tersebut didukung oleh organisasi internasional yang menyediakan bahan ajar serta pelatihan bagi dosen.
Meskipun upaya akademik meningkat, tekanan terhadap kebebasan sipil tetap menjadi tantangan utama bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Pemerintah diharapkan dapat membuka dialog konstruktif dengan akademisi dan masyarakat sipil untuk mengembalikan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan