Media Kampung – 11 April 2026 | Sahroni menegaskan bahwa ia tidak membahas kasus apapun ketika bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan tersebut dilaporkan terjadi pada akhir pekan lalu di sebuah kafe di Jakarta, saat seorang pria mengklaim mewakili KPK.
Dalam pernyataannya, Sahroni membantah tuduhan bahwa ia menyerahkan uang tunai senilai USD 17.400 kepada pelaku yang diduga memanfaatkan kepanikan terkait urusan hukum.
Ia menegaskan bahwa uang tersebut tidak pernah diberikan dan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait perkara yang disebutkan.
Sahroni mengaku merasa tertekan pada saat itu, namun menolak segala bentuk transaksi yang tidak resmi.
Dia menambahkan bahwa ia selalu mematuhi prosedur hukum dan tidak akan terlibat dalam praktik yang melanggar peraturan.
Penolakan tegas itu muncul setelah muncul rekaman video yang menunjukkan seorang pria mengidentifikasi dirinya sebagai anggota KPK.
Namun, KPK resmi membantah keberadaan petugas tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada stafnya yang melakukan pertemuan semacam itu.
Pihak KPK mengingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan yang menggunakan nama institusi anti‑korupsi.
Kasus serupa sebelumnya telah menimpa sejumlah pejabat publik, di mana peniru identitas KPK meminta uang atau informasi sensitif.
Para ahli keamanan siber menilai modus operandi ini termasuk dalam kategori social engineering, yakni memanipulasi korban melalui rasa takut atau urgensi.
Dalam wawancara singkat, Sahroni menyatakan, “Saya tidak pernah membahas atau menandatangani apa pun terkait perkara itu, dan saya menolak segala bentuk pembayaran yang tidak sah.”
Dia menambahkan bahwa ia akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut.
Kejadian ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan nama KPK dalam upaya memeras pejabat.
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi pada Senin, menegaskan tidak ada pegawai yang menghubungi Sahroni.
Mereka menekankan pentingnya verifikasi identitas sebelum menanggapi permintaan apa pun yang mengatasnamakan lembaga mereka.
Pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi anti‑korupsi bila tidak ditangani dengan transparan.
Di sisi lain, kelompok anti‑korupsi menilai bahwa penegakan hukum terhadap peniru identitas harus dipercepat.
Polisi telah membuka penyelidikan terkait laporan penipuan yang melibatkan identitas palsu KPK.
Jika terbukti, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penipuan dan penyalahgunaan jabatan publik.
Sahroni, anggota DPR dari Partai NasDem, menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara sah.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam skema penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi.
Kasus ini mengingatkan publik bahwa verifikasi identitas dan prosedur resmi tetap menjadi langkah krusial dalam menghadapi ancaman penipuan.
Netizen di media sosial menanggapi dengan beragam pendapat, sebagian mendukung pernyataan Sahroni sementara yang lain menuntut penyelidikan lebih mendalam.
Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti pentingnya edukasi publik tentang modus penipuan yang mengincar pejabat publik.
Dengan tindakan hukum yang tepat, diharapkan kepercayaan terhadap KPK dan lembaga negara dapat tetap terjaga.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan