Media Kampung – 09 April 2026 | Komisi XII DPR RI menyatakan apresiasi terhadap hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan bahan bakar minyak dan elpiji bersubsidi.
Penyidikan tersebut mengungkap praktik korupsi yang menimbulkan kerugian signifikan bagi keuangan negara.
Tim Bareskrim mengidentifikasi jaringan oknum yang memanipulasi dokumen pengadaan serta menyalahgunakan alokasi subsidi.
Berdasarkan temuan, nilai kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah dalam periode tiga tahun terakhir.
Ketua Komisi XII, Fahri Hamzah, menilai langkah tersebut sebagai bukti komitmen institusi penegak hukum dalam melindungi kepentingan publik.
“Kami mengapresiasi profesionalisme Bareskrim yang mampu membongkar skema kompleks ini,” ujar Fahri dalam rapat kerja Komisi XII.
Selanjutnya, komisi berencana mengajukan rekomendasi perbaikan regulasi subsidi BBM dan elpiji untuk mencegah kejadian serupa.
Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pengawasan internal pada instansi yang mengelola anggaran subsidi serta penerapan sistem audit digital.
Pemerintah pusat telah menyiapkan program digitalisasi pengawasan subsidi sejak awal tahun, namun implementasinya belum merata.
Keterbatasan koordinasi antara kementerian energi, keuangan, dan kepolisian menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan.
Bareskrim menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku telah dimulai, termasuk penahanan beberapa tersangka utama.
Penyidik juga menahan pejabat teknis di lembaga terkait yang diduga berperan dalam penyusunan dokumen fiktif.
Seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum.
Komisi XII menuntut transparansi penuh dalam proses penuntutan guna memastikan tidak ada celah bagi pelaku kembali menguasai dana publik.
Dalam konteks kebijakan energi, pemerintah terus menyesuaikan subsidi agar tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat miskin.
Namun, data Badan Pengawas Keuangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan subsidi masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan anggaran.
Analisis independen memperkirakan bahwa perbaikan mekanisme verifikasi penerima subsidi dapat mengurangi potensi penyelewengan hingga 70 persen.
Para ahli menyarankan penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat setiap transaksi subsidi, sehingga meningkatkan akuntabilitas.
Komisi XII berharap sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum dapat memperkuat sistem kontrol nasional.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan subsidi kembali pulih dan kerugian negara dapat diminimalisir.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan