Media Kampung – 08 April 2026 | Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi dan potensi kemarau panjang 2026 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa 7 April.
Acara dihadiri gubernur, para bupati, wali kota, perwakilan Forkopimda, BPBD, Perhutani, serta pejabat kementerian terkait, menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Khofifah menegaskan, “Musim kemarau akan datang, potensi bencana meningkat; mari antisipasi bersama sejak kini.”
Ia menyoroti peran materi dari Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Direktur Konservasi Sumber Air Pertanian, BMKG, dan Kapolda Jatim sebagai acuan tindakan daerah.
Rapat tidak hanya membahas ancaman, tetapi juga menguraikan langkah mitigasi, distribusi air bersih tepat sasaran, dan pemantauan titik api di wilayah rawan.
Gubernur menekankan, “Bupati dan wali kota harus menyusun rencana aksi proaktif, memetakan wilayah tanpa menunggu bencana terjadi.”
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan atau sampah, menggunakan air secara efisien, dan melaporkan potensi bencana ke pemerintah setempat.
Jawa Timur memiliki keragaman bahaya, mulai banjir, tanah longsor, gempa, hingga kekeringan dan kebakaran hutan.
Penanggulangan diharapkan terintegrasi melalui analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah sesuai Peraturan Gubernur No. 53/2023.
Data 2022‑2025 menunjukkan 92‑97% bencana di provinsi ini merupakan hidrometeorologi, menegaskan urgensi respons yang terukur.
Sejak awal 2026 hingga 31 Maret, tercatat 121 kejadian bencana, mayoritas angin kencang (82) dan banjir (27), menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah.
BMKG memproyeksikan musim kemarau dimulai Mei, mencapai puncak Agustus, dengan 56,9% wilayah terdampak pada awalnya dan 70,9% pada puncak.
Periode kritis diperkirakan meluas hingga 72,5% wilayah, dengan durasi kemarau 220‑240 hari di beberapa zona.
Khofifah menegaskan, “Kekeringan tidak hanya soal ketersediaan air, tetapi pemicu utama kebakaran hutan dan lahan.”
Saat sumber air menurun, vegetasi mengering, meningkatkan risiko kebakaran yang memperburuk kerusakan lingkungan.
Ia menambahkan, “Kebakaran memperparah ekosistem, sementara kekeringan mengancam produksi pertanian, khususnya sawah tadah hujan.”
Total luas lahan baku sawah Jawa Timur melebihi 1,2 juta hektar, terdiri dari 59,6% sawah irigasi dan 40,4% sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan.
Pemerintah provinsi tetap menargetkan penanaman padi lebih dari 2,42 juta hektar, dengan fokus di Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, dan Jember.
Strategi penanganan kebakaran hutan meliputi peringatan dini, operasi darat dan udara, serta rehabilitasi lahan pasca‑bencana.
Mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk, embung, peta desa rawan, truk tangki, sumur bor strategis, dan pompanisasi.
Koordinasi lintas sektoral dijadwalkan secara rutin, dengan penetapan status siaga darurat serta optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pemberdayaan komunitas juga menjadi bagian penting dalam upaya antisipatif.
Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, memuji respons Jawa Timur pada erupsi Semeru 2025 yang berhasil mencegah korban jiwa.
Ia menekankan pentingnya rencana penanganan bencana turunan dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana untuk integrasi dengan RPJMD provinsi.
“Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi seluruh Indonesia; anggaran pra‑bencana harus ditingkatkan,” ujar Jati.
Gubernur menutup rapat dengan harapan sinergi antar instansi dapat memperkuat ketahanan wilayah menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang.
Ia menegaskan, “Respons tidak boleh sekadar reaktif; harus berbasis data, cepat, dan terukur.”
Dengan langkah proaktif, pemerintah provinsi berharap Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif selama musim kemarau 2026.
Pengawasan intensif, distribusi air bersih, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan akan menjadi prioritas utama.
Keberhasilan strategi ini akan bergantung pada komitmen semua kepala daerah, lembaga, dan masyarakat dalam menjalankan rencana aksi.
Situasi kini menuntut koordinasi yang lebih kuat untuk mengurangi dampak bencana dan menjaga ketahanan pangan di wilayah yang rawan.
Rapat koordinasi ini menjadi titik awal upaya terintegrasi dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks.
Dengan data, sumber daya, dan kebijakan yang tepat, Jawa Timur berupaya meminimalkan kerugian serta melindungi kesejahteraan warganya.
Penutup rapat menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, institusi teknis, dan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau panjang 2026.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan