Media Kampung – 08 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usulan pembelian tabung LPG 3 kg yang dilengkapi dengan sistem verifikasi sidik jari. Usulan tersebut diajukan pada rapat komisi terkait sebagai upaya memperketat kontrol distribusi subsidi energi.
Mekanisme baru diharapkan dapat menutup celah kebocoran subsidi yang selama ini dimanfaatkan oleh konsumen berpenghasilan tinggi. Dengan identifikasi biometrik, hanya penerima yang terdaftar yang dapat mengakses tabung LPG bersubsidi.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menilai sidik jari sebagai cara terampuh untuk menghentikan penyalahgunaan subsidi gas. Ia menambahkan bahwa teknologi tersebut sudah terbukti efektif dalam program bantuan sosial di sektor lain.
Sistem sidik jari akan terintegrasi dengan basis data KTP elektronik, sehingga setiap transaksi pembelian LPG dapat diverifikasi secara real‑time. Petugas lapak LPG wajib mencatat data biometrik pembeli sebelum mengeluarkan tabung.
Jika diterapkan, diperkirakan kebocoran subsidi dapat berkurang hingga 30 persen dalam dua tahun pertama. Penurunan tersebut akan meningkatkan alokasi anggaran subsidi kepada rumah tangga miskin yang paling membutuhkan.
Anggaran awal untuk pengadaan perangkat biometrik dan pelatihan petugas diperkirakan mencapai Rp 150 miliar. Biaya operasional tahunan diproyeksikan sebesar Rp 45 miliar, termasuk pemeliharaan server dan dukungan teknis.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dukungan terhadap inisiatif DPR, namun menekankan perlunya sinkronisasi regulasi. Kementerian menambahkan bahwa data integrasi harus mematuhi standar keamanan data pribadi.
Analis ekonomi Bappenas menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi subsidi, namun mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan. Ia mencatat bahwa faktor perilaku konsumen tetap menjadi variabel kritis dalam keberhasilan kebijakan.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang subsidi LPG menetapkan bahwa subsidi hanya diberikan kepada keluarga dengan pendapatan di bawah Rp 3 juta per bulan. Namun, mekanisme verifikasi identitas masih bersifat manual, sehingga mudah dimanipulasi.
“Sidik jari bukan sekadar teknologi, melainkan alat keadilan sosial yang memastikan bantuan tepat sasaran,” ujar Said Abdullah dalam rapat komisi. “Kami tidak akan tinggal diam melihat subsidi mengalir ke pihak yang tidak berhak,” tambahnya.
Anggota DPR lain, Rini Mardiana, menyambut baik usulan tersebut namun meminta studi kelayakan lebih mendalam sebelum pengesahan final. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk menghindari duplikasi data.
Implementasi sidik jari menghadapi tantangan teknis, termasuk ketersediaan perangkat di daerah terpencil dan kestabilan jaringan internet. Pemerintah berencana menyiapkan pusat data regional untuk memastikan layanan tetap berjalan meski jaringan terputus.
Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kebijakan ini dapat menjamin pasokan LPG bersubsidi tanpa takut terblokir oleh sistem identifikasi. Kepastian pasokan energi masak akan membantu mengurangi penggunaan bahan bakar tradisional yang lebih berpolusi.
Lembaga konsumen Indonesia memberikan respons positif, menyatakan bahwa sistem biometrik dapat meminimalisir antrian panjang di titik penjualan. Mereka juga menekankan perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang prosedur baru.
Rapat kerja selanjutnya dijadwalkan pada akhir bulan ini untuk meninjau rancangan regulasi teknis dan anggaran pendukung. Jika disetujui, pilot project akan diluncurkan di tiga provinsi dengan tingkat kebocoran subsidi tertinggi.
Dengan langkah ini, DPR berharap kebocoran subsidi LPG dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan transparansi distribusi energi bagi masyarakat miskin. Pengawasan berkelanjutan dan evaluasi periodik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan