Media Kampung – 08 April 2026 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rencana pemotongan anggaran 2026 sebesar Rp12 triliun. Pemotongan itu menurunkan total alokasi dari Rp118,5 triliun menjadi Rp106,18 triliun.
Pengurangan tersebut mencakup penyesuaian pada beberapa pos penting, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, dan program perumahan rakyat. Penurunan alokasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan defisit fiskal yang diproyeksikan pemerintah.
Dalam rapat komisi B, Dody menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan keputusan sepihak, melainkan respons terhadap prioritas fiskal nasional. Ia menambah bahwa kementerian tetap berkomitmen menjaga kelancaran proyek strategis yang telah berjalan.
Kementerian menyebut tekanan pada pendapatan negara dan kebutuhan penguatan sektor kesehatan serta pendidikan sebagai faktor utama pemotongan. Sehingga alokasi untuk PU harus disesuaikan agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi.
Anggota DPR menanggapi dengan pertanyaan tentang dampak konkret pada proyek yang sudah ditandatangani kontrak. Beberapa fraksi meminta klarifikasi rinci mengenai jadwal pelaksanaan dan potensi penundaan.
kementerian keuangan menyatakan bahwa revisi anggaran sudah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Mereka menekankan bahwa penyesuaian ini selaras dengan target pengurangan defisit menjadi 3,5% dari PDB.
Para ahli memperkirakan bahwa pemotongan ini dapat menunda penyelesaian jalan tol utama di Pulau Jawa. Penundaan tersebut berpotensi meningkatkan biaya total proyek akibat inflasi bahan baku.
Proyek perumahan bersubsidi yang menargetkan 500 ribu unit rumah layak huni juga berada dalam daftar prioritas yang terancam. Jika alokasi berkurang, proses verifikasi lahan dan pendanaan dapat melambat signifikan.
Analis kebijakan publik dari LPEM UI menilai bahwa pemotongan anggaran PU harus diimbangi dengan efisiensi belanja operasional. Ia menyarankan penggunaan kontrak kerja sama pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menekan biaya.
Sejarah anggaran PU menunjukkan tren kenaikan tahunan rata-rata 5 persen selama lima tahun terakhir. Pemotongan 2026 menjadi jeda pertama dalam peningkatan alokasi sejak 2018.
Jika dibandingkan dengan kementerian lain, PU masih berada di peringkat ketiga dalam total anggaran setelah Kesehatan dan Pendidikan. Namun persentase pemotongan terbesar di antara mereka, dengan Kesehatan hanya mengalami pengurangan 2 persen.
Dody menutup laporan dengan menunggu keputusan final DPR, sambil menyiapkan skenario alternatif untuk menjaga kelangsungan proyek prioritas. Kementerian berkomitmen menyampaikan laporan lanjutan dalam tiga bulan mendatang.
Dengan pemotongan Rp12 triliun, kementerian PU harus menata ulang prioritasnya demi tetap memenuhi target pembangunan nasional. Situasi ini menegaskan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola kebijakan fiskal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan