Media Kampung – 07 April 2026 | Saiful Mujani, ilmuwan politik terkemuka Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan luas di media sosial.
Ia menegaskan bahwa kritiknya merupakan bentuk political engagement, bukan tindakan makar, dan menekankan hak konstitusional setiap warga untuk menyuarakan pendapat politik.
Lahir pada 8 Agustus 1962, Mujani menamatkan studi sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1989 sebelum melanjutkan pendidikan ke Ohio State University, Amerika Serikat.
Di Ohio State, ia meraih gelar MA pada 1998 dan Ph.D pada 2003 dengan disertasi berjudul “Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post‑Suharto Indonesia” yang dianugerahi sebagai disertasi terbaik tahun 2004.
Sejak 1994, Mujani menjadi dosen tetap di UIN Syarif Hidayatullah, sekaligus aktif mendirikan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) serta jurnal internasional Studia Islamika dan Jurnal Ulumul Qur’an.
Peranannya sebagai editor Studia Islamika memperkuat tradisi akademik Indonesia dalam kajian Islam dan politik.
Di bidang survei, Mujani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 2005‑2007 dan tetap berkontribusi sebagai peneliti senior hingga kini.
Pendirian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2011 menandai langkahnya memasuki arena konsultasi politik komersial dengan tujuan menjaga kualitas survei berbasis data.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai “turun kasta”, mengakui kebutuhan menyeimbangkan integritas ilmiah dengan realitas pendanaan riset sosial.
SMRC dikenal menghasilkan survei yang kredibel dan sering menjadi referensi publik serta media dalam menilai dinamika politik nasional.
Pernyataan kontroversial Mujani muncul dalam forum “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang juga merupakan acara halal bihalal di Utan Kayu, Jakarta Timur, akhir Maret 2026.
Dalam video yang beredar, ia mengkritik kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyarankan perubahan melalui tekanan massa damai, yang kemudian diinterpretasikan sebagian publik sebagai ajakan menjatuhkan presiden.
Mujani menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan, “Pernyataan saya bukan makar, melainkan sikap politik yang sah dalam demokrasi.”
Ia menambahkan, “Political engagement berada satu tingkat di bawah partisipasi politik; keduanya adalah inti demokrasi.”
Para pengamat menilai bahwa kejelasan pesan dan otoritas akademik Mujani memberi bobot lebih pada pernyataannya dibandingkan komentar serupa dari tokoh lain.
Ferry Amsari dan Islah Bahrawi, misalnya, pernah menyuarakan kritik politik, namun tidak secara eksplisit menyerukan perubahan kepemimpinan melalui tekanan massa.
Mujani menekankan bahwa hak menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja presiden dijamin oleh UUD 1945, termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul.
Ia menolak bahwa kritiknya dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, menyebut bahwa “jika pernyataan verbal dianggap makar, maka makar justru dijamin oleh konstitusi.”
Penghargaan Achmad Bakrie Award yang diterimanya pada 2017 mencerminkan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu politik dan demokrasi di Indonesia.
Prestasinya mencakup inovasi metodologi survei, peralihan dari pendekatan kualitatif ke kuantitatif, serta penguatan basis data publik dalam analisis politik.
Meskipun SMRC beroperasi di pasar komersial, Mujani berupaya menjaga independensi hasil survei dari kepentingan politik jangka pendek.
Biaya survei nasional yang mencapai miliaran rupiah menuntut kolaborasi dengan sektor swasta, namun Mujani tetap menegaskan prinsip keilmuan dalam setiap proyek.
Kontroversi terbaru menambah dimensi baru pada profil publiknya, menggabungkan peran akademisi, praktisi survei, dan komentator politik.
Ia terus mengajar, meneliti, dan memberikan analisis kepada media, menjembatani dunia ilmiah dan publik dengan bahasa yang dapat dipahami luas.
Ke depan, Mujani berkomitmen memperkuat kualitas survei politik Indonesia serta mempromosikan partisipasi politik yang damai dan konstitusional.
Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman praktis di lapangan, ia tetap menjadi salah satu figur sentral dalam wacana demokrasi Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan