Media Kampung – 07 April 2026 | Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengajukan usulan agar penerima subsidi LPG 3 kilogram diidentifikasi melalui sidik jari atau pemindaian retina mata. Langkah itu dimaksudkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Usulan tersebut menekankan penggunaan teknologi biometrik yang telah dipakai pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan e‑KTP. Dengan mengintegrasikan data biometrik, pemerintah dapat memverifikasi identitas penerima secara real‑time.
Said Abdullah menilai bahwa distribusi subsidi LPG selama ini masih mengalami kebocoran, terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan menengah ke bawah. Verifikasi biometrik dianggap dapat menutup celah distribusi yang tidak akurat.
Di samping itu, Ketua Banggar menolak rencana pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tengah dibahas pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemotongan BBM dapat menambah beban ekonomi rumah tangga miskin.
“Teknologi sidik jari dan retina mata sudah terbukti aman dan efektif, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkannya dalam program LPG,” kata Said Abdullah dalam rapat komisi anggaran pada Senin (7/4).
Sistem biometrik yang diusulkan akan menghubungkan basis data kependudukan dengan aplikasi mobile yang dapat dipindai di agen LPG resmi. Setiap transaksi pembelian LPG 3 kg akan memerlukan otentikasi sebelum dispenser mengeluarkan tabung.
Saat ini, data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat lebih dari 12 juta rumah tangga menerima subsidi LPG 3 kg. Namun, laporan audit internal menunjukkan adanya duplikasi data dan penerima ganda.
Pemerintah pusat sebelumnya telah meluncurkan program LPG subsidi berjenjang, namun belum ada mekanisme verifikasi yang bersifat unik bagi tiap individu. Usulan Said Abdullah bertujuan menambah lapisan keamanan pada program tersebut.
Jika diterapkan, diperkirakan penghematan anggaran subsidi dapat mencapai miliaran rupiah per tahun, mengingat potensi pengurangan penerima tidak berhak. Penghematan tersebut diharapkan dapat dialokasikan kembali ke sektor pendidikan atau kesehatan.
Beberapa anggota DPR lain menyambut baik usulan tersebut, namun menilai diperlukan sinkronisasi dengan kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Mereka menekankan pentingnya perlindungan data pribadi penerima.
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak konsumen mengingatkan agar proses biometrik tidak mengurangi akses bagi warga yang tidak memiliki akses ke perangkat digital. LSM meminta penyediaan titik layanan offline di desa.
Teknologi retina mata masih dianggap lebih akurat dibanding sidik jari, terutama bagi warga dengan kondisi kulit atau pekerjaan yang membuat sidik jari mudah rusak. Namun, biaya peralatan retina masih lebih tinggi.
Pemerintah diperkirakan akan menyelesaikan studi kelayakan dalam tiga bulan ke depan, dengan pilot project di tiga provinsi prioritas. Hasil pilot akan menjadi dasar keputusan legislatif pada rapat pleno akhir tahun.
Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki kebijakan subsidi energi, termasuk rencana penyesuaian tarif listrik dan pengalihan subsidi BBM ke bantuan tunai. Kebijakan biometrik diharapkan menjadi contoh reformasi berbasis data.
Jika berhasil, mekanisme verifikasi biometrik dapat menjadi model bagi program subsidi lainnya, memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Pemerintah tetap menegaskan komitmen melindungi kesejahteraan masyarakat miskin.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan