Media Kampung – 05 April 2026 | Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nashir, menegaskan bahwa gerakan kebangsaan Muhammadiyah tetap konsisten tanpa dipengaruhi rezim politik manapun.
Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Silaturahmi Syawalan 1447 H yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 31 Maret.
Haedar menekankan bahwa Muhammadiyah akan terus mengawal bangsa Indonesia menuju jalur yang benar, maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Ia menolak pandangan bahwa peran organisasi keagamaan dapat dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.
Organisasi ini didirikan pada 1912 dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Selama lebih dari satu abad, Muhammadiyah telah membangun ribuan sekolah, rumah sakit, serta lembaga sosial tanpa mengikat diri pada partai politik.
Haedar menambahkan bahwa kebijakan internal Muhammadiyah selalu berlandaskan pada Al‑Qur’an dan Sunnah, bukan pada kepentingan partai atau pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah organisasi harus selaras dengan kepentingan bangsa, bukan kepentingan segelintir elit.
Dalam konteks dinamika politik nasional, Haedar menilai penting bagi organisasi keagamaan untuk tetap netral namun kritis.
Kemandirian ini, menurutnya, memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai agen perubahan sosial yang dapat dipercaya.
Haedar juga menyinggung peran generasi muda Muhammadiyah dalam menjaga semangat kebangsaan yang tidak terikat pada rezim.
Ia berharap mahasiswa dan aktivis organisasi dapat menjadi contoh dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Penegasan tersebut muncul menjelang pemilihan umum mendatang, yang menambah sorotan pada sikap netral organisasi.
Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan menjadi instrumen kampanye politik manapun.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama organisasi adalah meningkatkan kualitas hidup umat dan bangsa secara keseluruhan.
Selain itu, Haedar menyoroti pentingnya kolaborasi antar organisasi keagamaan dalam memajukan nilai kebangsaan.
Ia mengajak lembaga keagamaan lain untuk bersinergi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Muhammadiyah yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sektoral.
Haedar menutup pernyataannya dengan harapan agar setiap elemen bangsa dapat bersatu demi kemajuan nasional.
Ia menegaskan kembali, peran kebangsaan Muhammadiyah tidak akan bergoyang oleh perubahan rezim politik.
Para peserta silaturahmi menyambut baik pernyataan tersebut sebagai komitmen kuat organisasi.
Beberapa tokoh akademisi menilai sikap netral ini penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah persaingan politik.
Ia menambahkan bahwa posisi independen Muhammadiyah dapat menjadi contoh bagi organisasi keagamaan lain.
Haedar mengingatkan kembali bahwa kebangsaan bukanlah milik satu golongan, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pembangunan nasional tanpa terjebak dalam permainan rezim.
Penutup pertemuan menegaskan kembali tekad organisasi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan yang universal dan inklusif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan