Media Kampung – 04 April 2026 | Ketegangan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba menjadi sorotan publik setelah munculnya serangkaian rumor yang menuding terjadinya keretakan hubungan kerja di pemerintahan kota.
Isu tersebut semakin menguat menjelang peringatan Hari Jadi Kota Blitan ke-120, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif pada agenda pembangunan yang telah direncanakan.
Abdul Hakam Sholauddin, pengamat politik dan mantan Ketua Bawaslu Kota Blitar periode 2018‑2023, menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kekompakan antara kepala daerah dan wakilnya.
‘Wali kota dan wakil wali kota itu satu paket. Ketika terpilih, diharapkan mereka dapat bersama‑sama mewujudkan visi‑misi yang telah disampaikan,’ ujar Sholauddin pada Sabtu (4/4).
Ia menambahkan bahwa secara regulasi, wakil kepala daerah berperan membantu dan dapat mewakili kepala daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu yang telah ditetapkan.
Hubungan kerja yang harmonis, kata beliau, akan memperkuat pelayanan publik sehingga masyarakat tidak merasakan penurunan kualitas layanan administratif.
Masyarakat Blitar secara umum mengharapkan pelayanan yang konsisten, dan ketidaksepakatan internal pejabat tinggi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Sebagai dosen aktif Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, Sholauddin menegaskan pentingnya komunikasi terbuka serta koordinasi rutin antara wali kota dan wawali.
Ia berharap mekanisme koordinasi tersebut dapat berlanjut secara terstruktur, sehingga program pembangunan dapat dijalankan selaras tanpa hambatan internal.
Jika perselisihan berlanjut, potensi tertundanya proyek infrastruktur dan program sosial yang telah direncanakan untuk tahun ini dapat mengganggu pencapaian target pembangunan kota.
Namun, Sholauddin mencatat bahwa selama masa jabatan sebelumnya, kedua pejabat pernah berhasil menyelesaikan beberapa program bersama, menunjukkan bahwa kolaborasi masih memungkinkan.
Ia mengajak kedua pemimpin untuk kembali menegosiasikan pembagian tugas secara jelas, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepuasan warga.
Dengan menata ulang komunikasi internal, diharapkan isu keretakan dapat mereda menjelang perayaan hari jadi ke‑120, yang sekaligus menjadi momentum refleksi kinerja pemerintahan.
Secara keseluruhan, para pengamat menilai bahwa penyelesaian konflik internal merupakan prasyarat utama untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan