Media Kampung – 01 April 2026 | Jumat, 31 Maret 2025, tiga anggota Pasukan Perdamaian Indonesia (UNIFIL) tewas dalam serangan di Lebanon, termasuk seorang perwira. Insiden tersebut memicu pernyataan tegas dari Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, yang mengusulkan penghentian sementara operasi militer TNI di wilayah konflik.
Laporan resmi PBB menyebut dua kejadian terpisah: satu di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret menewaskan Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, dan satu lagi di Bani Hayyan pada 30 Maret menelan korban dua prajurit. Kedua peristiwa melibatkan ranjau dan ledakan yang belum teridentifikasi secara pasti.
Dave Laksono menekankan bahwa hampir 800 prajurit TNI tergabung dalam sekitar 5.000 personel pasukan perdamaian di Lebanon. “Jika situasi tidak lagi aman, operasi sebaiknya dihentikan sampai kondisi kondusif kembali,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.
Komisi I menyoroti pentingnya prioritas keselamatan prajurit di medan konflik yang masih diperebutkan antara Hizbullah dan Israel. Ia menuntut kejelasan peran dan tanggung jawab TNI, serta koordinasi dengan PBB dan Mabes TNI.
Anggota DPR juga mengingatkan adanya rencana rotasi pasukan pada bulan Mei, yang seharusnya menurunkan jumlah personel atau mengubah taktik operasi. “Apakah mereka akan dipindahkan ke markas atau tetap di zona perbatasan, itu keputusan Mabes dan Kementerian Pertahanan,” tambahnya.
Selain penangguhan, Komisi I menuntut investigasi menyeluruh terhadap insiden ranjau yang menewaskan prajurit. “Siapa yang menanam ranjau di jalur patroli dan mengapa dapat dilintasi,” kata Laksono, menekankan potensi pelanggaran hukum perang.
Jika terbukti pelanggaran, pihak terkait dapat dikenai tuduhan kejahatan perang (war crimes). DPR menuntut proses investigasi terbuka melibatkan semua pihak terkait untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejadian serupa.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan konfirmasi dari Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean‑Pierre Lacroix, bahwa total korban TNI kini mencapai tiga orang. Ia menegaskan bahwa UNIFIL terus berupaya menjaga keamanan meski berada di zona berbahaya.
Pengamat militer menilai bahwa penangguhan sementara dapat memberi ruang bagi evaluasi taktik operasional dan perlindungan personel. Namun, mereka memperingatkan risiko berkurangnya pengaruh Indonesia dalam misi multinasional.
Dalam konteks geopolitik, konflik Lebanon‑Israel tetap intens, dengan pertukaran tembakan rutin antara Hizbullah dan militer Israel. Situasi ini memperburuk ancaman ranjau dan serangan tidak terduga bagi pasukan penjaga perdamaian.
Kementerian Pertahanan belum memberikan respons resmi mengenai usulan penangguhan. Sumber dalam kementerian menyatakan bahwa keputusan akan diambil setelah koordinasi dengan PBB dan evaluasi lapangan.
Para keluarga korban menuntut kepastian bahwa pemerintah akan melindungi prajurit yang masih bertugas. Mereka berharap investigasi dapat memberikan kejelasan tentang penyebab kematian dan langkah pencegahan ke depan.
Sejumlah anggota parlemen lain dari partai koalisi juga mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk meninjau kembali mandat UNIFIL. Tujuannya adalah menyesuaikan tugas dengan realitas keamanan di lapangan.
UNIFIL sendiri mengoperasikan zona demiliterisasi di selatan Lebanon, dengan mandat untuk memantau gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Kehadiran pasukan Indonesia dianggap strategis dalam menjaga stabilitas regional.
Namun, peningkatan insiden ranjau menandakan tantangan logistik dan intelijen yang belum teratasi. Pihak militer mengakui perlunya peningkatan pemetaan medan dan penggunaan teknologi deteksi ranjau.
Di dalam rapat Komisi I, beberapa anggota menyoroti perlunya pelatihan tambahan bagi pasukan tentang prosedur evakuasi dan penanggulangan ranjau. Mereka menekankan pentingnya kerjasama dengan negara‑negara kontributor lainnya dalam UNIFIL.
Jika operasi dihentikan, Indonesia harus menyiapkan rencana penarikan atau redeployment pasukan secara terkoordinasi. Hal ini melibatkan logistik, perjanjian bilateral, dan penyesuaian anggaran pertahanan.
Sementara itu, masyarakat Indonesia menanggapi berita tersebut dengan keprihatinan mendalam. Media sosial dipenuhi ungkapan dukungan bagi keluarga korban dan apresiasi terhadap pengorbanan prajurit.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi prajurit di luar negeri, sekaligus menjaga peran Indonesia dalam operasi perdamaian global. Mereka berjanji akan meninjau kembali kebijakan operasional bila diperlukan.
Keputusan akhir mengenai penangguhan atau kelanjutan misi akan mempengaruhi persepsi internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam keamanan dunia. Observers menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama.
Dalam rangka menutup diskusi, Komisi I menekankan pentingnya tindakan cepat untuk menghindari korban tambahan. Mereka menunggu respons resmi dari Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.
Situasi di Lebanon tetap dinamis, dan keputusan Indonesia akan menjadi indikator kebijakan pertahanan negara di tengah konflik regional yang kompleks. Semua pihak berharap solusi yang melindungi nyawa prajurit sekaligus mempertahankan peran damai Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan