Media Kampung – 31 Maret 2026 | Pada 30 Maret 2026, acara halal bihalal pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak berubah menjadi ajang konfrontasi antara Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah.
Hasbi menyoroti pelanggaran Undang‑Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 66, menyatakan bahwa wakil bupati tidak berhak memanggil kepala dinas ke rumah pribadi.
Dalam sambutannya, ia menambahkan bahwa Amir pernah menjadi narapidana, menyebutnya sebagai “mantan narapidana yang bersyukur” di depan para ASN.
Amir menanggapi pernyataan itu sebagai tindakan tidak etis, menegaskan bahwa pidato harus menghormati sopan santun politik dan menekankan pentingnya persatuan pada momen Lebaran.
“Kita berpidato, ini masalah kenegaraan, dan tata krama politik harus dijaga,” kata Amir kepada wartawan.
Hasbi kemudian membantah tuduhan penghinaan, mengklaim bahwa sebutannya dimaksudkan sebagai pujian atas keberhasilan mantan narapidana yang kini menjadi wakil bupati.
Riwayat Amir mencakup hukuman penjara tiga tahun lima bulan terkait kasus suap Pilkada Lebak 2014, yang kemudian selesai pada 2015.
Tokoh masyarakat Lebak, Mochamad Husen, menyerukan rekonsiliasi agar perselisihan tidak merusak kemajuan daerah.
“Jangan sampai pemimpin kita saling bermusuhan, sehingga berdampak pada pembangunan,” ujar Husen dalam pernyataan publik.
Para pengamat mengingatkan bahwa konflik internal dapat mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Undang‑Undang Keterbukaan Informasi Publik menekankan bahwa data terkait pejabat harus bersifat transparan, bukan menjadi arena serangan pribadi.
Beberapa pihak juga menyoroti kurangnya keterbukaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Lebak dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada sebelumnya.
Arip Wahyudin, putra Cilangkahan, menilai dinamika ini berpotensi menggoyang stabilitas pemerintahan dan menurunkan kinerja aparatur.
Reaksi publik di media sosial menunjukkan keprihatinan luas, dengan video konfrontasi cepat viral dan memicu perdebatan tentang etika politik.
Meski ketegangan belum mereda sepenuhnya, kedua pejabat menyatakan kesediaan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Lebak.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan