Media Kampung – 08 April 2026 | Gubernur Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penyelesaian status tenaga pendidik honorer melalui penetapan PPPK dalam waktu dekat.
Ia menilai langkah tersebut krusial untuk meningkatkan kepastian kerja dan kesejahteraan guru yang selama ini berada di luar jaringan kepegawaian tetap.
Menurut Gibran, lebih dari 30 ribu guru honorer di provinsi ini masih menunggu kepastian status, yang menimbulkan beban psikologis dan finansial.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan regulasi pendukung serta alokasi anggaran khusus untuk proses PPPK.
Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah.
Gibran menegaskan bahwa proses seleksi PPPK akan dilakukan secara transparan, mengacu pada kompetensi dan masa kerja guru.
Dia mengingatkan bahwa penetapan PPPK bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mengakui profesionalisme tenaga pendidik.
Gibran mencontohkan bahwa guru dengan PPPK berhak atas tunjangan pensiun, asuransi kesehatan, dan kesempatan pengembangan karir.
Dia menolak adanya diskriminasi antara guru tetap dan honorer, menekankan bahwa semua guru berhak atas perlakuan adil.
Gubernur juga menyinggung bahwa penetapan PPPK dapat menurunkan tingkat perpindahan guru ke provinsi lain yang menawarkan jaminan lebih baik.
Ia menyatakan bahwa retensi tenaga pendidik merupakan prioritas demi kualitas pendidikan di Jawa Tengah.
Gibran menambahkan, proses integrasi honorer ke PPPK akan dimulai pada kuartal berikutnya setelah persetujuan final.
Dia menekankan pentingnya sosialisasi kepada guru mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan, dan tahapan seleksi.
Gubernur menekankan kolaborasi dengan serikat guru untuk menghindari kebingungan dan menampung aspirasi.
Ia menegaskan bahwa dialog konstruktif menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Gibran menyoroti bahwa peningkatan status guru honorer akan berdampak positif pada motivasi mengajar.
Ia mencatat bahwa guru yang merasa dihargai cenderung meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
Gubernur menegaskan, kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan pendidik.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan memonitor implementasi PPPK secara berkala.
Gibran menegaskan adanya audit internal untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses seleksi.
Dia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Pada kesempatan yang sama, Gibran mengingatkan bahwa perbaikan infrastruktur sekolah juga menjadi agenda bersamaan.
Ia menyatakan bahwa penetapan PPPK harus diiringi dengan peningkatan fasilitas belajar mengajar.
Gubernur menambahkan bahwa sinergi antara tenaga pendidik dan sarana pendidikan merupakan faktor utama peningkatan hasil belajar.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas SDM pendidikan.
Gibran menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini demi generasi penerus yang lebih kompeten.
Ia berharap, dengan status PPPK, guru honorer dapat merasakan kepastian karir dan stabilitas finansial.
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan visi Jawa Tengah menjadi provinsi unggulan pendidikan.
Dia menekankan bahwa pencapaian visi tersebut memerlukan kontribusi semua stakeholder.
Gibran mengingatkan, proses penetapan PPPK harus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ia menegaskan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang atau praktik nepotisme.
Pemerintah provinsi akan membuka kanal pengaduan bagi guru yang menemukan ketidaksesuaian.
Gubernur menegaskan, transparansi menjadi landasan utama dalam setiap langkah kebijakan.
Ia menutup dengan harapan bahwa segera terwujudnya status PPPK akan meningkatkan profesionalisme dan dedikasi guru.
Dengan demikian, harapan akan terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif di seluruh Jawa Tengah dapat terwujud.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan