Media Kampung – 11 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Pemerintah Indonesia menargetkan renovasi seribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tito Karnavian ke Sitaro pada hari Senin menandai penyerahan simbolis unit RTLH pertama yang telah selesai direnovasi.
Program renovasi ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir tahunan, khususnya desa-desa pinggir pantai yang berada di zona rawan.
Pemerintah menilai bahwa perbaikan hunian tidak hanya meningkatkan standar hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keamanan perbatasan maritim Indonesia.
Dana sebesar 150 miliar rupiah dialokasikan untuk fase pertama, yang mencakup perencanaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pelatihan tenaga kerja lokal.
Renovasi RTLH melibatkan penggantian atap, perbaikan dinding, serta pemasangan sistem drainase yang dirancang untuk mengalirkan air hujan secara optimal.
Setiap unit direncanakan memiliki luas rata-rata 45 meter persegi, dengan material tahan korosi untuk menahan kondisi laut yang keras.
Tito Karnavian menegaskan, “Kami berkomitmen menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga yang terdampak bencana, sekaligus memperkuat keadilan sosial di daerah perbatasan.”
Ia menambahkan bahwa proyek ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lembaga non‑pemerintah yang berpengalaman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sitaro, Agus Rahayu, menjelaskan bahwa renovasi akan dilakukan secara bertahap selama dua tahun, dengan target selesai pada akhir 2027.
Pihaknya juga mengantisipasi hambatan logistik, mengingat letak kepulauan Sitaro yang terdiri dari 17 pulau kecil dan akses transportasi yang terbatas.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengaktifkan armada kapal penumpang dan barang milik Kementerian Perhubungan guna mengirim material konstruksi tepat waktu.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 12.000 rumah di Sitaro tergolong tidak layak huni, dengan 40 persen penduduk hidup di daerah rawan banjir.
Dengan renovasi seribu unit, pemerintah berharap menurunkan persentase rumah tidak layak huni menjadi di bawah 8 persen dalam lima tahun ke depan.
Program ini juga terintegrasi dengan upaya memperkuat pos militer dan fasilitas penegakan hukum di sepanjang perbatasan laut, guna mencegah penyelundupan.
Para ahli kebijakan menilai bahwa penyediaan hunian layak dapat mengurangi migrasi paksa penduduk ke daerah lain, sehingga meningkatkan stabilitas keamanan wilayah perbatasan.
Selain itu, renovasi RTLH diharapkan membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam bidang konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur.
Kementerian Sosial turut berperan dengan menyediakan bantuan sosial sementara bagi keluarga yang harus mengungsi selama proses renovasi.
Pengawasan independen akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan standar akuntabilitas.
Masyarakat Sitaro menyambut baik program ini, mengingat pengalaman mereka selama beberapa musim banjir yang menimbulkan kerugian material dan kesehatan.
Seorang warga, Lina Marisa, mengaku, “Kami menantikan rumah baru yang aman, sehingga anak‑anak dapat belajar tanpa takut air masuk.”
Pemerintah menegaskan bahwa renovasi tidak hanya akan selesai pada tahun 2027, melainkan akan menjadi model bagi program serupa di wilayah perbatasan lain di Indonesia.
Sebagai penutup, proyek renovasi RTLH di Sitaro mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan perbatasan, penanggulangan bencana, dan peningkatan kesejahteraan sosial secara holistik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan