Media Kampung – 10 April 2026 | Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa Purbaya, mantan Dirjen Pajak, mengaku tertipu dalam pengadaan motor listrik BGN.
Pengadaan tersebut melibatkan ribuan unit motor listrik yang dijanjikan akan mempercepat program kendaraan ramah lingkungan pemerintah.
Purbaya menyatakan bahwa ia menerima informasi bahwa motor tersebut sudah siap pakai, padahal realitasnya berbeda.
Ia menegaskan bahwa proses verifikasi teknis tidak dilakukan secara menyeluruh oleh timnya.
Menurut Purbaya, keputusan pembelian didorong oleh tekanan untuk menampilkan capaian cepat di bidang energi bersih.
“Saya merasa telah dimanfaatkan oleh pihak internal yang menyembunyikan fakta,” ujarnya dalam konferensi pers kemarin.
Penelusuran internal Kemenkeu menemukan adanya kesenjangan komunikasi antara unit pengadaan dan unit operasional.
Kementerian mengakui bahwa dokumen teknis tidak lengkap dan tidak ada uji coba lapangan sebelum penandatanganan kontrak.
Akibatnya, motor yang diterima tidak dapat beroperasi sesuai spesifikasi yang dijanjikan.
Purbaya menambahkan bahwa ia akan menghentikan semua pembelian motor listrik BGN secara definitif.
Keputusan tersebut diambil setelah tim audit menemukan bahwa nilai transaksi jauh melampaui anggaran yang dialokasikan.
Nilai total pengadaan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, meskipun unit yang diterima jauh kurang.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa Kemenkeu akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini.
“Kami tidak akan menoleransi praktik yang merugikan keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya.
Kementerian menyiapkan rapat khusus dengan auditor internal untuk menelusuri jalur pengadaan yang terjadi.
Purbaya menyebut bahwa beberapa pejabat senior memberi persetujuan tanpa meneliti dokumen secara kritis.
Ia mengaku tidak mengetahui adanya indikasi penipuan hingga audit internal mengungkapkan ketidaksesuaian data.
Sumber dalam lingkaran Kemenkeu menyebut bahwa ada tekanan politik untuk menampilkan keberhasilan cepat.
Tekanan tersebut menimbulkan budaya “fast‑track” yang mengabaikan prosedur standar pengadaan barang dan jasa.
Akibatnya, mekanisme kontrol internal melemah dan ruang bagi penyalahgunaan anggaran terbuka lebar.
Purbaya berjanji akan memperbaiki sistem komunikasi internal agar informasi yang masuk akurat dan terverifikasi.
Ia juga menegaskan akan menambah pelatihan bagi staf pengadaan mengenai standar teknis kendaraan listrik.
Kementerian Keuangan berencana mengaudit semua kontrak pengadaan kendaraan listrik yang sedang berlangsung.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak ada lagi kasus serupa yang dapat menimbulkan kerugian.
Pemerintah pusat juga akan memperkuat regulasi terkait verifikasi produk sebelum pembelian dalam skala besar.
Kementerian berharap langkah korektif ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pengamat ekonomi menilai kasus ini menjadi peringatan penting tentang pentingnya tata kelola yang transparan.
Mereka menambahkan bahwa integritas dalam proses pengadaan menjadi faktor utama untuk mencegah pemborosan dana publik.
Purbaya mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada lagi motor listrik BGN yang akan dibeli.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, menuntut akuntabilitas penuh dari semua pihak yang terlibat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan