Media Kampung – 10 April 2026 | Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah membeli sekitar 21.600 motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang sulit dijangkau.
Pengadaan tersebut dianggarkan pada tahun 2025 dengan harga satu unit sekitar Rp 40 juta, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berkisar Rp 52 juta.
Dadan menegaskan motor listrik akan diserahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sarana transportasi kepala SPPG dan staf di daerah terpencil.
Menurutnya, kendaraan listrik dipilih untuk menurunkan emisi dan memastikan mobilitas yang andal di zona yang tidak terlayani jalan konvensional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa alokasi dana untuk motor listrik berasal dari anggaran tahun 2025 dan telah dipotong pada anggaran 2026.
Purbaya menambahkan bahwa ia baru mengetahui detail pengadaan tersebut belakangan dan tidak memiliki informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto terlibat langsung.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran kementerian harus melalui perencanaan dan koordinasi, dan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
Komisi IX DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Charles Honoris, berencana memanggil Dadan Hindayana untuk menjawab pertanyaan terkait pembelian motor listrik yang dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran.
Charles menilai bahwa pengadaan 20.000 motor listrik, dengan harga satuan mencapai Rp 45‑50 juta, tidak proporsional dan mengalihkan fokus dari tujuan utama MBG, yaitu peningkatan gizi anak.
Dalam pernyataannya di Istana, Dadan menolak adanya rencana pembelian motor listrik di tahun 2026, menegaskan bahwa semua alokasi telah selesai pada tahun 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pembayaran mengikuti mekanisme PMK 84/2025, dengan termin pertama setelah penyelesaian 60% unit dan termin kedua setelah seluruh unit selesai.
Data terakhir menunjukkan bahwa pada 20 Maret 2026, hanya 85,01% atau 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit yang berhasil diproduksi, sementara sisa dana dikembalikan ke kas negara.
Pengadaan ini menimbulkan perdebatan publik karena terjadi bersamaan dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah, meski pihak BGN berargumen kebutuhan operasional di daerah terpencil tidak dapat diabaikan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa transparansi dalam perencanaan anggaran dan koordinasi antar lembaga sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
Sejauh ini, tidak ada keputusan resmi untuk membatalkan atau melanjutkan pembelian motor listrik di tahun berikutnya, sementara BGN berkomitmen menyelesaikan distribusi unit yang sudah ada.
Dengan demikian, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan operasional program gizi dan tekanan fiskal dalam rangka memastikan keberlanjutan MBG.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan