Media Kampung – 07 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengonfirmasi bahwa proyek renovasi rumah dinas resmi pemerintah provinsi telah ditetapkan dengan anggaran Rp 25 miliar.
Renovasi tersebut mencakup perbaikan dan modernisasi fasilitas utama, termasuk ruang kerja gubernur, kamar wakil gubernur, serta pendopo yang berfungsi sebagai ruang serbaguna.
Proses perencanaan dimulai awal tahun ini setelah audit internal menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaharui infrastruktur yang sudah berusia lebih dari dua dekade.
Anggaran Rp 25 miliar diproyeksikan menutupi biaya material, tenaga kerja, serta pengawasan teknis selama perkiraan waktu pengerjaan enam bulan.
Gubernur menegaskan bahwa tidak ada penambahan dana di luar alokasi yang telah disetujui DPRD Kaltim, sehingga proyek tetap berada dalam batas fiskal.
“Kami berkomitmen menyelesaikan renovasi ini secara transparan dan tepat waktu, tanpa mengganggu layanan publik,” ujar Rudy Mas’ud dalam konferensi pers di Balikpapan.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan wartawan, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga pengawas keuangan provinsi.
Sejumlah pihak mengkritik besarnya biaya, mengingat masih terdapat program sosial yang menuntut pendanaan, namun gubernur menolak anggapan bahwa dana tersebut dialihkan dari prioritas lain.
Ia menambahkan bahwa rumah dinas berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal pribadi, melainkan juga sebagai venue resmi pertemuan, rapat kerja, dan acara kenegaraan.
Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan efisiensi operasional pemerintahan dapat meningkat, terutama dalam penyelenggaraan pertemuan lintas sektor dan dialog dengan masyarakat.
Pemerintah provinsi juga berencana menambah sistem keamanan canggih, termasuk CCTV dan kontrol akses, guna melindungi aset publik dan data sensitif.
Pengadaan kontraktor dilakukan melalui tender terbuka, dengan tiga perusahaan konstruksi terpilih yang memiliki sertifikasi ISO 9001.
Proyek akan diawasi oleh tim audit independen yang melaporkan progres bulanan kepada Kepala Bappeda dan Sekretariat Daerah.
Jika semua berjalan sesuai rencana, renovasi diperkirakan selesai pada akhir September 2024, menjelang periode evaluasi kinerja gubernur.
Kepala Dinas Perhubungan menyatakan bahwa akses jalan menuju rumah dinas akan diperbaiki bersamaan dengan renovasi, mengurangi kemacetan di area sekitar.
Masyarakat setempat menyambut baik upaya peningkatan fasilitas resmi, meski tetap mengharapkan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Pengawasan masyarakat diperkirakan meningkat lewat media sosial dan forum warga yang memantau penggunaan dana publik.
Pemerintah menegaskan bahwa hasil akhir renovasi akan dapat diakses publik, termasuk foto-foto kemajuan kerja yang akan dipublikasikan secara berkala.
Dengan penyelesaian proyek, rumah dinas diharapkan menjadi simbol modernisasi administrasi provinsi tanpa mengorbankan akuntabilitas keuangan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan