Media Kampung – 04 April 2026 | Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jumat 27 Maret 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono, dan dibantu oleh Michael Edy Hariyanto serta dihadiri anggota dewan dari semua fraksi, wakil bupati, serta jajaran pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan kewajiban penyampaian LKPJ sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Ia menyoroti capaian utama yang selaras dengan RPJMD 2021‑2026 dan RKPD 2025, mencakup indikator sosial‑ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi naik menjadi 75,17, meningkat 0,87 poin dari tahun sebelumnya dan mencapai 100,40% target.

Persentase penduduk miskin menurun menjadi 6,13% dari 6,54% pada 2024, melampaui target dengan realisasi 102,54%.

Distribusi pendapatan menunjukkan penurunan Indeks Gini menjadi 0,290, turun dari 0,312 tahun lalu, menandakan pengurangan ketimpangan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang menjadi 3,94% dibandingkan 4,03% pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,65% pada 2025, naik 0,97 poin persentase dari 4,68% tahun sebelumnya, dan mencapai 115,31% dari target.

Di bidang pendidikan, indeks mencapai 0,63, setara dengan 101,61% target, menandakan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Indeks kesehatan mencapai 0,84, melampaui target dengan realisasi 107,69%.

Sektor pariwisata mencatat kenaikan kunjungan wisatawan domestik menjadi 3,50 juta orang, naik dari 3,28 juta pada 2024.

Wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 166,99 ribu orang, dibandingkan 122,90 ribu orang tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,600 triliun, melampaui target Rp3,511 triliun dan mencatat 102,54% pencapaian.

Belanja daerah tercapai Rp3,621 triliun dari target Rp3,970 triliun, menghasilkan realisasi 91,21%.

Pembiayaan netto target Rp459,2 miliar hanya terealisasi Rp340,8 miliar, atau 74,23% dari yang direncanakan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp319,8 miliar pada akhir tahun 2025.

Bupati juga menyampaikan penghargaan yang diraih kabupaten banyuwangi, termasuk predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

Kabupaten tersebut juga dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif se‑Indonesia serta memperoleh penghargaan tata kelola pemerintahan terbaik.

Di tingkat nasional, Banyuwangi memperoleh Best Smart Branding Innovation pada Indonesia Smart Nation Award 2025.

Penghargaan lain meliputi Most Inspiring Tourism Leader dalam Wonderful Indonesia Award 2025, serta pengelolaan JDIH terbaik.

Kabupaten juga berhasil meraih kategori Padapa dalam program Kabupaten Sehat Swasti Saba dan menjadi SPBE terbaik se‑Indonesia.

“Kami menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk Fiestiandani.

Ia menambahkan bahwa masukan dari pimpinan dan anggota dewan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Bupati mengakhiri penyampaian LKPJ dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat serta meminta maaf atas kekurangan yang ada.

Rapat paripurna DPRD berakhir dengan penegasan dukungan seluruh fraksi untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.

Dengan pencapaian indikator yang melampaui target, pemerintah kabupaten banyuwangi berharap dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dan meningkatkan kualitas layanan publik di tahun mendatang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.