Media Kampung – 03 April 2026 | Pemprov Nusa Tenggara Barat mengumumkan pencapaian penting dengan menyelesaikan input Rencana Umum Pengadaan (RUP) 100 persen melalui aplikasi SiRUP. Penyelesaian ini diharapkan mempercepat perputaran dana dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Biro PBJ Setda NTB, Hari Cahyono, menyatakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengunggah data RUP tepat waktu hingga 31 Maret 2026. Ia menekankan bahwa tanpa data lengkap di SiRUP proses pengadaan tidak dapat dijalankan.
Keberhasilan penginputan RUP memberikan dasar administratif yang kuat untuk pelaksanaan tender, kontrak, dan pembayaran. Dengan data yang terpusat, tiap OPD dapat memantau status paket pengadaan secara real time.
Dampak langsung terlihat pada percepatan penyerapan anggaran, karena paket pengadaan dapat dimulai segera setelah persetujuan. Hal ini memungkinkan proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berjalan sesuai jadwal.
Digitalisasi melalui SiRUP juga meningkatkan akuntabilitas publik karena informasi rencana pengadaan dapat diakses secara terbuka. Masyarakat dan pelaku usaha dapat memeriksa rincian paket, nilai kontrak, dan tahapan proses.
Biro PBJ NTB menambahkan bahwa transparansi ini diharapkan menurunkan praktik korupsi dan memperluas partisipasi usaha lokal. Data yang tersedia secara daring memudahkan verifikasi independen oleh lembaga pengawas.
Untuk memastikan semua pihak memahami penggunaan SiRUP, Pemprov NTB menggelar bimbingan teknis (bimtek) secara rutin sejak awal tahun anggaran. Bimtek tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian LPSE NTB, Lalu Majemuk, dan difokuskan pada prosedur input, pelaporan, dan kepatuhan regulasi.
Selama sesi bimtek, peserta dari masing‑masing OPD diberikan contoh kasus konkret, sehingga mereka dapat mengaplikasikan langkah‑langkah secara praktis. Evaluasi pasca‑bimtek menunjukkan peningkatan akurasi data hingga 95 persen.
Tidak hanya OPD, pemerintah provinsi juga menargetkan pelaku usaha di luar sektor publik. Rencana kedepannya mencakup pelatihan khusus bagi penyedia barang dan kontraktor, terutama di Pulau Sumbawa.
Pelatihan bagi pelaku usaha akan mencakup penggunaan versi terbaru SiRUP, integrasi dengan e‑Katalog, serta prosedur pengumuman paket pengadaan. Dengan pengetahuan ini, mereka diharapkan dapat menyiapkan dokumen tender lebih cepat dan bersaing secara adil.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan menurunkan waktu siklus pengadaan dari rata‑rata 120 hari menjadi kurang dari 90 hari. Target ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mempercepat realisasi anggaran pembangunan.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan mekanisme monitoring berbasis dashboard yang menampilkan progres pengadaan per OPD secara visual. Dashboard ini dapat diakses oleh pejabat setingkat menteri daerah dan auditor internal.
Analisis awal menunjukkan bahwa percepatan proses pengadaan dapat menambah kontribusi sektor swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 0,8 poin persentase dalam tahun anggaran berjalan. Pertumbuhan ini diharapkan menstimulasi lapangan kerja baru.
Selain dampak ekonomi, penyelesaian RUP membantu penyedia layanan publik seperti rumah sakit dan sekolah dalam memperoleh perlengkapan tepat waktu. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemerintah provinsi menegaskan komitmen untuk menjaga integritas data di SiRUP melalui audit berkala dan pembaruan sistem keamanan siber. Upaya ini dimaksudkan melindungi data sensitif dari potensi kebocoran.
Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan juga didukung oleh platform media sosial resmi pemerintah daerah. Warga dapat memberikan masukan atau melaporkan indikasi penyimpangan melalui kanal tersebut.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di NTB menyambut baik langkah transparansi ini, menyatakan bahwa akses data yang lebih luas akan memperkuat kontrol sosial. Mereka berjanji akan melakukan pemantauan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penyelesaian 100 persen input RUP menandai tahap penting dalam transformasi digital pemerintahan provinsi. Dengan proses pengadaan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, Pemprov NTB memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan