Media Kampung – 03 April 2026 | Pemerintah Kota Surabaya resmi melantik 78 pejabat baru pada Kamis 2 April di Graha Sawunggaling sebagai bagian dari strategi percepatan kinerja birokrasi.
Rotasi mencakup tujuh pejabat eselon II atau JPT Pratama serta 71 pejabat eselon III dan IV, yang dipilih berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penyegaran, melainkan upaya memastikan kontinuitas kepemimpinan menjelang masa pensiun sejumlah pejabat senior.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ujar Eri dalam sambutan resmi.
Dia menambahkan bahwa penempatan pejabat harus selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan, mengingat Surabaya membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas.
Eri menekankan prinsip loyalitas tunggal kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada individu pejabat atau struktur administratif tertentu.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Mayor menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan dampak langsung bagi warga, termasuk melalui penguatan Kampung Pancasila di tingkat RW.
Ia menegaskan tidak boleh ada warga miskin, kasus stunting, atau keluarga yang kesulitan dalam biaya pendidikan yang tidak tertangani.
Eri mengingatkan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur, menolak pendekatan teoretis tanpa aksi nyata.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” katanya, mengacu pada pengalaman pribadi di berbagai jenjang birokrasi.
Pemkot Surabaya memutuskan tidak segera menetapkan pejabat definitif; beberapa posisi masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu evaluasi kinerja.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” jelas Eri.
Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan, dan pejabat yang tidak menunjukkan hasil dalam tiga bulan akan diganti.
Mulai 7 April, semua program prioritas, termasuk penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian, parkir non-tunai, dan peningkatan standar TPS, diminta beroperasi optimal.
Eri menekankan bahwa semua program harus didukung oleh sistem satu data yang akurat untuk memastikan transparansi.
Camat dan lurah diberi target penyelesaian tugas dalam satu minggu, tanpa toleransi keterlambatan mengingat beberapa program telah berjalan lebih dari satu tahun.
“Tidak ada lagi alasan keterlambatan,” tegasnya, menambah bahwa evaluasi rutin akan memastikan kepatuhan terhadap target.
Daftar pejabat eselon II yang dipindahkan meliputi Eddy Christijanto ke Dinkominfo, Antiek Sugiharti ke Dinsos, Nanik Sukristina ke DKPP, dr Billy Daniel Messakh ke Dinkes, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota, Maria Theresia Ekawati Rahayu ke Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad ke Disdukcapil.
Rotasi ini diharapkan meningkatkan sinergi antar sektor, mempercepat pelaksanaan program, serta menumbuhkan akuntabilitas melalui mekanisme evaluasi yang ketat.
Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya menegaskan komitmen memperkuat pelayanan publik dan memastikan setiap kebijakan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Implementasi rotasi dan evaluasi berkelanjutan diharapkan menjadi model bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan efektivitas birokrasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan