Media Kampung – 01 April 2026 | Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, memulai Musrenbang RKPD 2027 pada Senin 30 Maret 2026 di Aula Kagungan Setdakab. Acara dibuka dengan prosesi pemukulan Kekuhan dan penandatanganan berita acara.
Musrenbang ini menjadi forum utama untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama tiga tahun ke depan. Fokus utama yang disampaikan meliputi transformasi infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.
Parosil Mabsus menegaskan bahwa proses perencanaan akan mengalir dari tingkat desa (pekon) ke kecamatan, kabupaten, dan selanjutnya ke provinsi. Hal ini bertujuan memastikan sinkronisasi kebijakan di semua level pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati menyoroti capaian tahun 2025, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen. Indeks kemiskinan turun menjadi 9,93 persen, sementara IPM mencapai 73,14.
Tingkat pengangguran terbuka tercatat terendah di Provinsi Lampung, yaitu 2,11 persen. Angka Kematian Ibu (AKI) hanya satu kasus, setara 19,60 poin, dan Kematian Bayi (AKB) berada pada 4,51 poin atau 23 kasus.
Program unggulan yang didukung pemerintah pusat dan provinsi meliputi pengembangan desa wisata budaya dan program Desaku Maju. Selain itu, pembangunan infrastruktur wilayah serta program Makan Bergizi Gratis untuk 69.492 penerima juga menjadi prioritas.
Koperasi desa di wilayah Merah Putih tercatat sebanyak 135 unit dengan 82 gerai yang beroperasi. Sebagian besar gerai (lebih dari 90 persen) sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Pemerintah kabupaten juga menggerakkan proyek pendidikan, termasuk persiapan lahan hibah untuk Sekolah Rakyat dan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB). Program ASRI dan pembentukan Satgas di tingkat pekon turut dilengkapi dalam rencana.
Rancangan RKPD 2027 menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Upaya tersebut mencakup pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan dukungan pada inovasi lokal.
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga menjadi pilar penting, dengan target digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur. Inisiatif ini diharapkan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi ekonomi inklusif diarahkan pada hilirisasi produk pertanian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah kabupaten akan memperkuat akses pasar dan pendanaan bagi pelaku usaha lokal.
Infrastruktur strategis yang direncanakan meliputi pembangunan jalan desa, jembatan, serta fasilitas energi terbarukan. Seluruh proyek diwajibkan memenuhi standar ramah lingkungan dan keberlanjutan.
Inovasi dan kewirausahaan daerah mendapat dukungan melalui pendirian pusat kreatif dan inkubator bisnis. Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan startup di wilayah.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melalui Kepala Bappeda Lampung, Anang Risgiyanto, mengapresiasi kinerja perangkat daerah di Lampung Barat selama 2025. Meskipun terdapat tantangan efisiensi, hasil yang dicapai dianggap memuaskan.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan kompetitif. Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi landasan kebijakan yang berkelanjutan.
Pemerintah kabupaten akan mempublikasikan hasil musrenbang dalam waktu dua minggu ke depan, memungkinkan partisipasi publik melalui forum daring. Evaluasi dan revisi rencana akan dilakukan sebelum finalisasi RKPD.
Dengan agenda transformasi yang jelas, Lampung Barat menyiapkan diri untuk menjadi daerah yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan pada periode 2027‑2029. Implementasi program akan dipantau secara berkala oleh tim khusus.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan