Media Kampung – 01 April 2026 | Hendarsam Marantoko resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 1 April 2026 di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta, dengan upacara dipimpin Menteri Agus Andrianto.
Dalam sambutan pertamanya, Hendarsam menegaskan mandatnya berasal langsung dari Presiden Prabowo, selaras dengan agenda Astacita untuk memperkuat supremasi hukum.
Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal akan memusatkan upaya pada pelaksanaan 15 program aksi pemerintah tahun 2026, di mana tujuh di antaranya khusus bagi sektor imigrasi, meliputi pengelolaan perbatasan, fasilitasi visa, dan perlindungan pekerja migran.
Hendarsam menekankan bahwa Imigrasi tidak boleh hanya menjadi pelaksana teknis, melainkan harus menjadi mitra strategis yang dapat mengantisipasi visi Presiden dalam konteks dinamika global.
Empat fungsi utama yang diidentifikasinya meliputi pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara, semuanya harus diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Kata kunci “Imigrasi untuk Rakyat” dijadikan landasan kebijakan, dengan harapan setiap layanan, mulai dari penerbitan paspor hingga kontrol perbatasan, berorientasi pada kesejahteraan warga.
Selain tugas tradisional, Hendarsam menyoroti peran Imigrasi sebagai fasilitator ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, ilmu pengetahuan, dan investasi asing.
Ia berjanji untuk mempertahankan program yang telah berhasil, sekaligus memperkenalkan inovasi seperti digitalisasi aplikasi visa dan pertukaran data real‑time.
Pada hari pertama, Hendarsam langsung memerintahkan rapat operasional dengan pejabat senior dan mempercepat audit internal untuk mengidentifikasi hambatan.
Para pengamat menilai penunjukan ini sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin memperketat kontrol imigrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan, sejalan dengan agenda kontrak sosial pemerintah.
Kelompok masyarakat sipil menyambut janji transparansi, namun mengingatkan agar pengetatan perbatasan tetap menghormati standar hak asasi manusia dan konvensi internasional.
Anggaran kementerian 2026 menambah dana untuk modernisasi infrastruktur titik masuk dan pelatihan petugas lapangan, dengan tujuan mempercepat proses dan menurunkan tingkat migrasi ilegal.
Seiring persiapan lonjakan wisata ASEAN, strategi imigrasi baru diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia melalui proses visa yang lebih cepat dan aturan masuk yang jelas.
Secara keseluruhan, pelantikan Hendarsam Marantoko menandai pergeseran menuju kebijakan imigrasi yang lebih proaktif, berpusat pada rakyat, serta menekankan reformasi hukum, fasilitasi ekonomi, dan inovasi digital.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan