Media Kampung – 07 April 2026 | Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono memperingatkan bahwa kemacetan di lintasan Ketapang‑Gilimanuk dapat mengganggu target pariwisata nasional. Ia menilai penumpukan kendaraan di jalur penyeberangan tersebut berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
Bambang menekankan bahwa sektor pariwisata memberikan efek multiplier yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto, sehingga gangguan pada arus penumpang dapat berimbas pada banyak sektor lain. Ia mengingatkan bahwa selain tiket pesawat, sektor perhotelan, kuliner, transportasi lokal, dan perdagangan juga akan terdampak.
Rapat koordinasi yang diadakan pada Senin 6 April melibatkan perwakilan ASDP Ketapang, Gapasdap, KPLP, kepolisian, Dinas Perhubungan, serta asosiasi sopir. Hasil diskusi menunjukkan bahwa penyebab utama kemacetan bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan dermaga.
Saat ini dermaga di Pelabuhan Ketapang masih beroperasi penuh, sementara sisi Gilimanuk belum memiliki dermaga pasangan yang memadai. Bambang menyebut bahwa lahan untuk pembangunan dermaga di Gilimanuk sudah tersedia dan siap digunakan.
Perkiraan biaya pembangunan dermaga tambahan mencapai sekitar Rp300 miliar, yang dapat dibiayai langsung oleh ASDP atau melalui alokasi anggaran Kementerian Perhubungan. Ia mengusulkan agar proyek selesai sebelum Lebaran tahun depan untuk mengantisipasi lonjakan transportasi pada periode libur.
Selain penambahan dermaga, rapat juga menyoroti masalah penyempitan jalan dan jembatan yang menghubungkan pelabuhan dengan jaringan jalan nasional. Kondisi tersebut memperpanjang waktu tunggu kendaraan, memperparah kepadatan di zona penyeberangan.
Bambang menyatakan telah mengajukan permohonan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperlebar jalan serta memperkuat struktur jembatan. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur akses merupakan solusi jangka pendek yang harus segera dilaksanakan.
Jika proyek dermaga dan peningkatan jalan tidak terealisasi, potensi penurunan kunjungan wisatawan dapat mengurangi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Analisis internal memperkirakan penurunan 0,5 poin persentase PDB bila arus penumpang terganggu secara signifikan.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kinerja sektor pariwisata, terutama Bali sebagai destinasi utama.
Bambang mengingatkan bahwa citra Indonesia di mata wisatawan internasional sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses antar pulau. Ia meminta media untuk melaporkan perkembangan positif infrastruktur, bukan hanya menyoroti kemacetan yang telah berkurang.
Pihak ASDP berjanji akan mempercepat proses perizinan dan pengadaan material untuk dermaga baru, dengan target operasional pada kuartal keempat 2024. Jika anggaran terpenuhi, proyek dapat selesai dalam waktu enam bulan.
Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen menyediakan dana tambahan bila diperlukan, sekaligus mengawasi pelaksanaan standar keselamatan pada fasilitas pelabuhan. Pengawasan tersebut termasuk penataan jalur masuk dan keluar kendaraan besar.
Para pelaku usaha di sektor pariwisata, termasuk hotel dan agen perjalanan, menyambut baik rencana percepatan pembangunan dermaga. Mereka berharap peningkatan kapasitas penyeberangan dapat menstabilkan alur kedatangan tamu, terutama pada musim liburan.
Masyarakat lokal di Ketapang dan Gilimanuk juga mengharapkan solusi cepat, mengingat kemacetan berdampak pada mobilitas sehari‑hari dan distribusi barang. Mereka menilai bahwa penambahan dermaga akan membuka peluang kerja baru di wilayah tersebut.
Sebagai langkah tambahan, otoritas berencana mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas digital untuk memantau kepadatan kendaraan secara real‑time. Sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan jadwal kapal dan mengurangi waktu tunggu.
Jika semua rekomendasi dijalankan, diperkirakan arus penumpang ke Bali dapat kembali normal dalam tiga hingga empat bulan. Kondisi ini akan mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan dan pada gilirannya membantu pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Secara keseluruhan, penyelesaian masalah dermaga dan akses jalan menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pariwisata Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan berkolaborasi untuk mewujudkan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan